Syarat Sertifikasi Halal Restoran yang Wajib Dipenuhi Sebelum Pengajuan

Sertifikasi Halal·Juni 15, 2026

Syarat Sertifikasi Halal Restoran yang Wajib Dipenuhi Sebelum Pengajuan – Bisnis restoran saat ini tidak hanya dituntut untuk menyediakan makanan yang enak, tetapi juga harus mampu memberikan jaminan keamanan dan kejelasan status halal kepada konsumen. Salah satu cara untuk membuktikan hal tersebut adalah dengan memiliki sertifikat halal resmi.

Sertifikasi halal restoran merupakan proses pemeriksaan dan penetapan kehalalan terhadap produk makanan, minuman, bahan yang digunakan, serta seluruh proses produksi yang dilakukan oleh restoran. Proses ini dilakukan melalui mekanisme sertifikasi halal yang melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pemeriksaan oleh lembaga terkait, hingga penetapan halal.

Sebelum melakukan pengajuan sertifikasi halal, pemilik restoran perlu memastikan seluruh persyaratan sudah dipenuhi. Kelengkapan persyaratan akan membantu proses berjalan lebih cepat dan mengurangi risiko adanya perbaikan dokumen.

Mengapa Restoran Perlu Memenuhi Syarat Sertifikasi Halal?

Sertifikat halal menjadi bukti bahwa restoran telah menerapkan standar halal dalam seluruh aktivitas produksinya.

Bagi konsumen, sertifikat halal memberikan rasa aman karena mereka mengetahui bahwa makanan yang dikonsumsi berasal dari proses yang telah diperiksa.

Bagi pemilik restoran, sertifikasi halal memberikan manfaat seperti:

Meningkatkan kepercayaan pelanggan
Memperkuat citra bisnis
Meningkatkan daya saing usaha kuliner
Mempermudah kerja sama dengan berbagai pihak
Membantu pengembangan bisnis ke skala yang lebih besar

Karena itu, persiapan sebelum pengajuan menjadi bagian penting agar proses sertifikasi dapat berjalan dengan lancar.

Syarat Utama Sertifikasi Halal Restoran 2026

Sebelum mengajukan sertifikasi halal, restoran harus memenuhi beberapa persyaratan utama yang berkaitan dengan legalitas usaha, bahan baku, fasilitas, dan sistem pengelolaan halal.

Memiliki Legalitas Usaha yang Resmi

Persyaratan pertama yang harus dipenuhi adalah restoran memiliki legalitas usaha yang jelas.

Salah satu dokumen utama yang diperlukan adalah:

Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko
Data pemilik atau perusahaan
Informasi usaha restoran

NIB menjadi identitas resmi usaha yang digunakan dalam proses pendaftaran sertifikasi halal melalui sistem yang tersedia.

Tanpa legalitas usaha yang lengkap, proses pengajuan sertifikasi halal dapat mengalami kendala karena data usaha belum terverifikasi dengan baik.

Menunjuk Penyelia Halal Restoran

Restoran wajib memiliki pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi penerapan standar halal.

Penyelia halal memiliki tugas untuk memastikan bahwa proses produksi tetap sesuai dengan ketentuan halal, mulai dari penerimaan bahan hingga penyajian makanan kepada pelanggan.

Beberapa tanggung jawab penyelia halal meliputi:

Mengawasi penggunaan bahan baku
Memastikan proses produksi sesuai standar halal
Menjaga penerapan sistem halal di restoran
Melakukan pemantauan dan evaluasi

Untuk memenuhi ketentuan, penyelia halal harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Memastikan Seluruh Bahan Baku Terjamin Kehalalannya

Bahan baku menjadi salah satu bagian paling penting dalam proses sertifikasi halal restoran.

Seluruh bahan yang digunakan harus memiliki kejelasan asal dan status halal, termasuk:

Bahan utama makanan
Daging dan produk olahan
Bumbu masakan
Saus dan bahan tambahan
Minuman
Bahan pendukung proses produksi

Restoran perlu memiliki daftar lengkap bahan yang digunakan beserta informasi supplier.

Apabila bahan sudah memiliki sertifikat halal, dokumen tersebut dapat digunakan sebagai pendukung proses pemeriksaan.

Selain itu, restoran juga harus memastikan bahan yang digunakan tidak berasal dari sumber yang dilarang dalam ketentuan halal.

Syarat Sertifikasi Halal Restoran yang Wajib Dipenuhi Sebelum Pengajuan

Menyiapkan Fasilitas dan Peralatan Sesuai Standar Halal

Selain bahan makanan, fasilitas restoran juga menjadi bagian yang diperiksa dalam proses sertifikasi halal.

Peralatan memasak, penyimpanan, dan penyajian harus dipastikan tidak tercampur dengan bahan yang tidak halal.

Hal yang perlu diperhatikan antara lain:

Peralatan memasak dalam kondisi bersih
Tempat penyimpanan bahan tertata dengan baik
Tidak terjadi pencampuran bahan halal dan non-halal
Area produksi mendukung proses halal

Restoran perlu memiliki sistem pengelolaan fasilitas yang mampu menjaga kehalalan produk secara konsisten.

Menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Salah satu syarat penting dalam sertifikasi halal restoran adalah penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

SJPH merupakan sistem yang dibuat untuk memastikan proses halal tetap berjalan setelah sertifikat diterbitkan.

Dalam penerapannya, restoran perlu memiliki pengaturan mengenai:

Pembelian bahan baku
Pemeriksaan bahan masuk
Penyimpanan produk
Proses pengolahan
Pengawasan operasional

Dokumen SJPH menjadi bukti bahwa restoran memiliki komitmen untuk menjaga standar halal secara berkelanjutan.

Dokumen yang Perlu Dipersiapkan Sebelum Pengajuan Sertifikasi Halal

Agar proses pendaftaran berjalan lebih mudah, restoran sebaiknya menyiapkan dokumen sejak awal.

Beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan antara lain:

NIB dan dokumen legalitas usaha
Data produk atau daftar menu
Resep dan komposisi makanan
Daftar bahan baku
Data supplier
Dokumen penyelia halal
Dokumen penerapan sistem halal

Semakin lengkap dokumen yang tersedia, semakin mudah proses verifikasi dilakukan.

Cara Mengajukan Sertifikasi Halal Restoran

Setelah seluruh persyaratan siap, restoran dapat melanjutkan proses pengajuan sertifikasi halal.

Membuat Akun pada Sistem SIHALAL BPJPH

Tahap pertama adalah melakukan pendaftaran melalui sistem SIHALAL.

Pemilik usaha perlu membuat akun menggunakan data usaha yang telah memiliki NIB.

Melalui sistem tersebut, pemohon dapat melakukan pengajuan sertifikasi halal secara online.

Mengisi Data dan Mengajukan Permohonan

Setelah akun berhasil dibuat, restoran perlu memasukkan informasi usaha dan produk yang akan disertifikasi.

Data yang perlu diisi meliputi:

Profil restoran
Daftar produk
Komposisi bahan
Informasi pendukung lainnya

Pastikan seluruh data yang dimasukkan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Mengikuti Proses Pemeriksaan Halal

Setelah pengajuan dilakukan, proses berikutnya adalah pemeriksaan sesuai skema sertifikasi yang dipilih.

Untuk usaha tertentu dapat menggunakan skema Self Declare, sedangkan usaha dengan proses yang lebih kompleks dapat melalui skema Reguler.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan kondisi operasional restoran.

Jasa Pendamping Sertifikasi Halal Restoran Bersama PERMATAMAS

Mempersiapkan sertifikasi halal restoran membutuhkan ketelitian, terutama dalam menyiapkan dokumen, data bahan, dan sistem operasional halal.

Bagi pemilik restoran yang ingin proses lebih mudah, PERMATAMAS siap membantu pengurusan sertifikasi halal mulai dari tahap persiapan hingga sertifikat halal diterbitkan.

Layanan PERMATAMAS meliputi:

Konsultasi persyaratan sertifikasi halal
Pemeriksaan kelengkapan dokumen
Pendampingan proses pengajuan
Arahan terkait bahan dan sistem halal
Pendampingan sampai proses selesai

Dengan bantuan PERMATAMAS, restoran dapat mempersiapkan sertifikasi halal secara lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan terbaru.

Hubungi PERMATAMAS sekarang untuk mendapatkan pendampingan sertifikasi halal restoran dan pastikan bisnis kuliner Anda siap mengajukan sertifikasi halal.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ Syarat Sertifikasi Halal Restoran

1. Apa saja syarat utama sertifikasi halal restoran?

Syarat utama sertifikasi halal restoran meliputi legalitas usaha, data produk, daftar bahan baku, penyelia halal, fasilitas yang sesuai standar halal, serta penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

2. Apakah restoran wajib memiliki NIB untuk mengajukan sertifikasi halal?

Ya, restoran perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu dokumen legalitas yang digunakan dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

3. Apakah semua bahan makanan restoran harus diperiksa kehalalannya?

Ya, seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi harus memiliki kejelasan status halal, termasuk bahan utama, bumbu, saus, bahan tambahan, dan bahan pendukung lainnya.

4. Apa tugas penyelia halal dalam sertifikasi halal restoran?

Penyelia halal bertugas memastikan penerapan standar halal di restoran berjalan dengan baik, mulai dari pemilihan bahan, proses produksi, hingga pengawasan operasional.

5. Apakah peralatan restoran juga menjadi bagian pemeriksaan sertifikasi halal?

Ya, peralatan memasak, penyimpanan, dan penyajian harus dipastikan bersih serta tidak digunakan secara bercampur dengan bahan yang tidak sesuai standar halal.

6. Apa itu Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada restoran?

SJPH adalah sistem yang mengatur bagaimana restoran menjaga konsistensi kehalalan produk melalui pengelolaan bahan, proses produksi, penyimpanan, dan pengawasan internal.

7. Bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal restoran?

Pengajuan dilakukan secara online melalui sistem SIHALAL BPJPH dengan menyiapkan dokumen usaha, data produk, bahan baku, kemudian mengikuti proses pemeriksaan sesuai ketentuan.

8. Apakah cafe dan UMKM makanan juga harus memenuhi syarat sertifikasi halal?

Ya, cafe, rumah makan, catering, dan UMKM kuliner juga perlu memenuhi persyaratan sertifikasi halal agar dapat memberikan jaminan halal kepada konsumen.

9. Apakah restoran bisa mengurus sertifikasi halal tanpa bantuan konsultan?

Bisa, namun menggunakan jasa pendamping dapat membantu memastikan dokumen lengkap, proses pengajuan lebih terarah, dan mengurangi risiko kesalahan.

10. Apakah PERMATAMAS membantu persiapan sertifikasi halal restoran?

Ya, PERMATAMAS membantu restoran dalam menyiapkan persyaratan, dokumen, proses pengajuan, hingga pendampingan sertifikasi halal sampai selesai.

Dengan pengalaman dalam pengurusan legalitas usaha, PERMATAMAS membantu proses sertifikasi halal restoran menjadi lebih mudah, cepat, dan sesuai ketentuan terbaru.

jasa urus izin edar pkrt

Biaya Sertifikasi Halal Restoran Terbaru 2026 dan Rincian Proses Pengurusannya

Sertifikasi Halal·Juni 15, 2026

Biaya Sertifikasi Halal Restoran Terbaru 2026 dan Rincian Proses Pengurusannya – Sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi bisnis restoran di Indonesia. Selain memberikan kepastian kepada konsumen, sertifikat halal juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sebuah brand kuliner.

Banyak pemilik restoran masih bertanya mengenai berapa biaya sertifikasi halal restoran tahun 2026, apakah ada program gratis, serta bagaimana rincian proses pengurusannya.

Pada dasarnya, biaya sertifikasi halal tidak memiliki nominal yang sama untuk semua restoran. Besarnya biaya dipengaruhi oleh skala usaha, jumlah produk, kompleksitas bahan baku, jumlah fasilitas produksi, serta metode sertifikasi yang digunakan.

Untuk usaha mikro dan kecil, pemerintah menyediakan program sertifikasi halal gratis melalui skema tertentu. Sementara itu, restoran dengan skala menengah hingga besar akan memiliki biaya yang lebih tinggi karena membutuhkan proses pemeriksaan dan audit yang lebih kompleks.

Faktor yang Mempengaruhi Biaya Sertifikasi Halal Restoran

Sebelum mengetahui rincian biaya, penting memahami bahwa setiap restoran memiliki kebutuhan yang berbeda dalam proses sertifikasi halal.

Skala dan Kapasitas Restoran

Restoran kecil dengan jumlah menu terbatas tentu memiliki proses pemeriksaan yang lebih sederhana dibanding restoran besar dengan banyak cabang.

Semakin besar skala bisnis, biasanya semakin banyak hal yang harus diperiksa, seperti:

Jumlah menu
Banyaknya bahan baku
Jumlah dapur produksi
Lokasi cabang
Sistem operasional restoran

Jumlah dan Jenis Bahan Baku

Restoran dengan banyak variasi menu membutuhkan pemeriksaan bahan yang lebih detail.

Beberapa bahan yang perlu diperhatikan antara lain:

Daging dan produk olahan
Bumbu masakan
Saus
Bahan tambahan makanan
Minuman
Bahan pendukung produksi

Semakin kompleks bahan yang digunakan, proses verifikasi halal juga dapat membutuhkan waktu dan biaya lebih besar.

Metode Sertifikasi yang Digunakan

Pengajuan sertifikasi halal restoran dapat menggunakan skema yang berbeda sesuai kondisi usaha.

Untuk usaha kecil tertentu dapat menggunakan skema Self Declare, sedangkan restoran yang lebih besar atau memiliki proses produksi kompleks biasanya menggunakan skema reguler.

Rincian Biaya Sertifikasi Halal Restoran 2026

Berikut gambaran estimasi biaya sertifikasi halal restoran berdasarkan kategori usaha.

Biaya Sertifikasi Halal Restoran UMK (Usaha Mikro dan Kecil)

Bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan, pemerintah menyediakan program sertifikasi halal gratis melalui skema Self Declare.

Skema Self Declare

Estimasi biaya:

Rp 0 (Gratis)

Program ini ditujukan untuk membantu pelaku UMK mendapatkan sertifikat halal tanpa biaya layanan sertifikasi.

Namun, pelaku usaha tetap harus memenuhi persyaratan seperti:

Memiliki legalitas usaha
Produk memenuhi kriteria
Menggunakan bahan yang jelas status halalnya
Mengikuti proses pendampingan halal

Skema Reguler untuk UMK

Jika usaha tidak memenuhi persyaratan Self Declare, maka dapat menggunakan jalur reguler dengan estimasi biaya:

Biaya layanan BPJPH: sekitar Rp300.000
Biaya pemeriksaan LPH: sekitar Rp350.000
Biaya penetapan halal: sekitar Rp50.000

Total perkiraan:

Sekitar Rp700.000 (belum termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku)

Biaya Sertifikasi Halal Restoran Skala Menengah

Restoran dengan skala menengah biasanya membutuhkan proses pemeriksaan yang lebih detail karena memiliki operasional yang lebih kompleks.

Estimasi biaya terdiri dari:

Biaya layanan BPJPH: sekitar Rp5.000.000
Biaya pemeriksaan atau audit LPH: sekitar Rp5.000.000 – Rp7.000.000
Biaya penetapan halal: sekitar Rp349.500

Total perkiraan biaya:

Mulai sekitar Rp10.300.000 hingga Rp12.500.000

Besarnya biaya dapat berubah tergantung jumlah menu, lokasi usaha, jumlah fasilitas produksi, dan kebutuhan pemeriksaan.

Biaya Sertifikasi Halal Restoran Terbaru 2026 dan Rincian Proses Pengurusannya

Biaya Sertifikasi Halal Restoran Besar dan Franchise

Restoran besar atau jaringan franchise memiliki proses yang lebih kompleks karena biasanya memiliki:

Banyak cabang
Banyak fasilitas produksi
Standar operasional khusus
Variasi produk lebih banyak

Estimasi biaya:

Biaya layanan BPJPH: sekitar Rp12.500.000
Biaya audit LPH: sekitar Rp12.000.000 – Rp15.000.000 atau lebih
Biaya penetapan halal: sekitar Rp500.000

Total perkiraan:

Mulai sekitar Rp25.000.000 ke atas

Biaya akhir akan disesuaikan dengan jumlah lokasi, dapur produksi, serta jenis produk yang didaftarkan.

Proses Pengurusan Sertifikasi Halal Restoran 2026

Selain mengetahui biaya, pemilik restoran juga perlu memahami bagaimana tahapan pengurusannya.

Persiapan Dokumen dan Data Usaha

Tahap pertama adalah menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan, seperti:

NIB atau legalitas usaha
Data produk
Daftar bahan baku
Informasi supplier
Data penanggung jawab halal
Dokumen sistem halal

Persiapan dokumen yang lengkap akan membantu mempercepat proses pengajuan.

Pendaftaran Sertifikasi Halal

Pengajuan dilakukan melalui sistem sertifikasi halal secara online.

Pada tahap ini, pemilik restoran perlu:

Membuat akun
Mengisi data usaha
Memasukkan daftar produk
Mengunggah dokumen pendukung

Pemeriksaan dan Audit Halal

Setelah pengajuan masuk, proses berikutnya adalah pemeriksaan.

Untuk skema tertentu, pemeriksaan dapat dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH), sedangkan skema reguler akan melalui audit Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Pemeriksaan meliputi:

Bahan yang digunakan
Proses pengolahan
Peralatan produksi
Tempat penyimpanan
Sistem operasional restoran

Penetapan dan Penerbitan Sertifikat Halal

Setelah proses pemeriksaan selesai dan dinyatakan memenuhi persyaratan, hasil pemeriksaan akan diproses untuk penetapan halal.

Selanjutnya sertifikat halal diterbitkan dan dapat digunakan sebagai bukti bahwa restoran telah memenuhi standar halal.

Apakah Menggunakan Jasa Pengurusan Sertifikasi Halal Restoran Lebih Mudah?

Mengurus sertifikasi halal secara mandiri memang dapat dilakukan, tetapi banyak pemilik restoran memilih menggunakan jasa pendamping karena prosesnya membutuhkan ketelitian.

Pendamping sertifikasi halal dapat membantu:

Mengecek kelengkapan dokumen
Mengarahkan persiapan bahan baku
Membantu penyusunan dokumen halal
Mendampingi proses pengajuan
Mengurangi risiko revisi

Terutama bagi restoran yang memiliki banyak menu atau cabang, pendamping profesional dapat membuat proses lebih terstruktur.

Jasa Sertifikasi Halal Restoran Profesional Bersama PERMATAMAS

Mengurus sertifikasi halal restoran membutuhkan persiapan yang tepat agar proses berjalan lancar dan sesuai ketentuan terbaru.

PERMATAMAS siap membantu pengurusan sertifikasi halal restoran mulai dari konsultasi awal, persiapan dokumen, pendampingan proses pengajuan, hingga sertifikat halal diterbitkan.

Kami membantu berbagai jenis usaha kuliner seperti:

Restoran
Cafe
Rumah makan
Catering
UMKM makanan dan minuman
Bisnis franchise kuliner

Dengan pendampingan PERMATAMAS, Anda dapat lebih fokus menjalankan bisnis sementara proses sertifikasi halal dibantu oleh tim yang memahami alurnya.

Hubungi PERMATAMAS sekarang untuk mendapatkan konsultasi biaya dan proses sertifikasi halal restoran sesuai kebutuhan usaha Anda.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ Biaya Sertifikasi Halal Restoran 2026

1. Berapa biaya sertifikasi halal restoran tahun 2026?

Biaya sertifikasi halal restoran tergantung pada skala usaha, jumlah produk, dan kompleksitas proses produksi. Untuk UMK tertentu tersedia program gratis, sedangkan restoran menengah hingga besar membutuhkan biaya mulai jutaan hingga puluhan juta rupiah.

2. Apakah sertifikasi halal restoran bisa gratis?

Ya, usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program sertifikasi halal gratis melalui skema Self Declare.

3. Berapa biaya sertifikasi halal restoran skala menengah?

Estimasi biaya restoran skala menengah mulai sekitar Rp10 juta hingga Rp12 juta, tergantung proses pemeriksaan, jumlah menu, dan kondisi usaha.

4. Berapa biaya sertifikasi halal untuk restoran besar atau franchise?

Restoran besar atau franchise dapat membutuhkan biaya mulai sekitar Rp25 juta atau lebih karena proses audit dan pemeriksaan biasanya lebih kompleks.

5. Apa saja yang memengaruhi biaya sertifikasi halal restoran?

Beberapa faktor yang memengaruhi biaya antara lain jumlah menu, bahan baku yang digunakan, jumlah cabang, fasilitas produksi, serta jenis skema sertifikasi halal yang dipilih.

6. Apa saja dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal restoran?

Dokumen yang diperlukan meliputi NIB, data produk, daftar bahan baku, informasi supplier, data penanggung jawab halal, serta dokumen pendukung sistem halal.

7. Berapa lama proses sertifikasi halal restoran sampai selesai?

Lama proses tergantung kelengkapan dokumen dan kesiapan restoran. Semakin lengkap persyaratan yang disiapkan, semakin cepat proses sertifikasi dapat berjalan.

8. Apakah restoran bisa mengurus sertifikasi halal sendiri tanpa jasa pendamping?

Bisa, namun menggunakan jasa pendamping dapat membantu mempersiapkan dokumen, mengurangi kesalahan pengajuan, dan mempermudah proses hingga sertifikat halal diterbitkan.

9. Apakah cafe dan UMKM makanan juga perlu sertifikasi halal?

Ya, cafe, rumah makan, catering, dan UMKM makanan juga perlu mempersiapkan sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mengembangkan usaha.

10. Apakah PERMATAMAS membantu pengurusan sertifikasi halal restoran?

Ya, PERMATAMAS membantu proses sertifikasi halal restoran mulai dari pengecekan persyaratan, persiapan dokumen, pendampingan pengajuan, hingga sertifikat halal terbit.

Dengan pendampingan PERMATAMAS, proses pengurusan sertifikasi halal restoran menjadi lebih mudah, terarah, dan sesuai dengan ketentuan terbaru 2026.

jasa urus izin edar pkrt

Cara Mengurus Sertifikasi Halal Restoran Terbaru 2026: Panduan Syarat dan Proses Pengajuan

Sertifikasi Halal·Juni 15, 2026

Cara Mengurus Sertifikasi Halal Restoran Terbaru 2026: Panduan Syarat dan Proses Pengajuan – Perkembangan bisnis kuliner di Indonesia membuat sertifikasi halal restoran menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pemilik usaha. Tidak hanya restoran besar, tetapi juga cafe, rumah makan, catering, dan bisnis makanan skala kecil perlu mempersiapkan legalitas halal agar mampu memberikan kepastian kepada konsumen.

Saat ini proses pengurusan sertifikasi halal restoran sudah semakin mudah karena dapat dilakukan secara online melalui sistem resmi yang disediakan oleh pemerintah. Pelaku usaha dapat memilih jalur sertifikasi sesuai kondisi bisnis, yaitu skema Self Declare untuk usaha mikro dan kecil yang memenuhi ketentuan atau skema Reguler untuk usaha menengah, besar, maupun produk dengan proses produksi yang lebih kompleks.

Melalui artikel ini, Anda akan mendapatkan panduan lengkap mengenai cara mengurus sertifikasi halal restoran tahun 2026, persyaratan dokumen, tahapan pengajuan, hingga proses penerbitan sertifikat halal.

Mengapa Restoran Perlu Mengurus Sertifikasi Halal Tahun 2026?

Sertifikasi halal bukan hanya menjadi dokumen pelengkap bisnis, tetapi juga menjadi bentuk jaminan kepada pelanggan bahwa makanan yang disajikan telah melalui proses pemeriksaan sesuai standar halal.

Bagi restoran, memiliki sertifikat halal memberikan beberapa manfaat penting, seperti:

Meningkatkan kepercayaan konsumen
Membuat bisnis terlihat lebih profesional
Memperkuat citra dan reputasi restoran
Membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak
Membantu bisnis berkembang di pasar yang lebih luas

Di tengah persaingan industri kuliner yang semakin ketat, sertifikat halal dapat menjadi nilai tambah yang membedakan sebuah restoran dengan kompetitor lainnya.

Pilihan Skema Sertifikasi Halal Restoran 2026

Dalam proses pengajuan sertifikasi halal, restoran dapat memilih skema yang sesuai dengan kondisi usahanya.

Skema Self Declare untuk Usaha Mikro dan Kecil

Self Declare merupakan jalur sertifikasi halal yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan tertentu.

Pada skema ini, pelaku usaha mengajukan pernyataan halal atas produknya dengan pendampingan dari Pendamping Proses Produk Halal (PPH).

Skema ini cocok untuk usaha seperti:

Warung makan kecil
UMKM makanan
Usaha rumahan
Bisnis kuliner sederhana

Skema Reguler untuk Restoran Menengah dan Besar

Skema reguler digunakan untuk usaha dengan proses produksi yang lebih kompleks atau tidak memenuhi kriteria Self Declare.

Pada jalur ini, proses pemeriksaan dilakukan melalui audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Skema reguler biasanya digunakan oleh:

Restoran besar
Franchise makanan
Perusahaan food and beverage
Produk dengan banyak variasi bahan

Syarat Dokumen Sertifikasi Halal Restoran 2026

Sebelum melakukan pengajuan, pemilik restoran perlu mempersiapkan beberapa dokumen agar proses berjalan lebih lancar.

Dokumen Legalitas Usaha

Dokumen utama yang perlu disiapkan adalah legalitas usaha, seperti:

NIB (Nomor Induk Berusaha) berbasis risiko
Data usaha
Identitas pemilik atau perusahaan

NIB menjadi salah satu dokumen penting karena digunakan sebagai dasar dalam proses pendaftaran sertifikasi halal.

Data Produk dan Bahan yang Digunakan

Restoran perlu menyiapkan informasi lengkap mengenai produk yang akan didaftarkan.

Data tersebut meliputi:

Nama menu makanan dan minuman
Komposisi bahan
Daftar bahan baku
Dokumen pendukung bahan halal jika tersedia

Informasi bahan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik.

Data Penyelia Halal

Restoran juga perlu menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan penerapan standar halal di lingkungan usaha.

Penyelia halal memiliki peran untuk mengawasi penerapan proses halal mulai dari pemilihan bahan hingga pengolahan produk.

Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Restoran perlu memiliki pedoman atau sistem yang menjelaskan bagaimana standar halal diterapkan dalam kegiatan operasional.

Dokumen SJPH mencakup:

Pengelolaan bahan baku
Proses produksi
Penyimpanan bahan
Pengawasan produk

Cara Mengurus Sertifikasi Halal Restoran Terbaru 2026: Panduan Syarat dan Proses Pengajuan

Cara Mengurus Sertifikasi Halal Restoran Secara Online 2026

Pengajuan sertifikasi halal restoran dilakukan melalui sistem digital sehingga pemilik usaha dapat melakukan pendaftaran tanpa harus datang langsung ke kantor layanan.

Membuat Akun pada Sistem SIHALAL

Tahap pertama adalah membuat akun melalui sistem SIHALAL BPJPH.

Pemilik usaha perlu melakukan registrasi menggunakan data usaha dan NIB yang sudah dimiliki.

Setelah akun berhasil dibuat, pemohon dapat melanjutkan proses pengajuan sertifikasi halal.

Mengajukan Permohonan Sertifikasi Halal

Setelah masuk ke sistem, pemilik restoran dapat memilih jenis layanan sertifikasi halal yang sesuai.

Pada tahap ini, pelaku usaha perlu mengisi:

Profil usaha
Data produk
Informasi bahan baku
Dokumen pendukung

Pastikan seluruh data yang dimasukkan sudah benar agar tidak mengalami kendala saat proses verifikasi.

Proses Verifikasi dan Pemeriksaan Halal

Setelah pengajuan diterima, proses berikutnya adalah pemeriksaan terhadap dokumen dan kondisi usaha.

Untuk skema Self Declare, pemeriksaan dilakukan dengan bantuan Pendamping Proses Produk Halal (PPH).

Sedangkan untuk skema Reguler, pemeriksaan dilakukan melalui audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Pemeriksaan dapat mencakup:

Kesesuaian bahan baku
Proses pengolahan makanan
Peralatan yang digunakan
Area produksi restoran

Proses Penetapan Halal

Setelah pemeriksaan selesai, hasil pemeriksaan akan diproses untuk mendapatkan penetapan halal sesuai prosedur yang berlaku.

Tahapan ini bertujuan memastikan produk yang diajukan benar-benar memenuhi standar halal.

Penerbitan Sertifikat Halal

Apabila seluruh proses telah dinyatakan memenuhi persyaratan, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal.

Sertifikat tersebut dapat diakses dan diunduh melalui akun SIHALAL milik pelaku usaha.

Berapa Lama Proses Sertifikasi Halal Restoran?

Durasi pengurusan sertifikasi halal restoran dapat berbeda tergantung skema yang digunakan, kelengkapan dokumen, dan kesiapan usaha.

Restoran yang sudah memiliki dokumen lengkap serta sistem halal yang baik biasanya dapat menyelesaikan proses lebih cepat.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi lama proses antara lain:

Kelengkapan dokumen pengajuan
Kesesuaian data bahan baku
Hasil pemeriksaan lapangan
Perbaikan dokumen jika diperlukan

Kesalahan yang Sering Membuat Pengajuan Sertifikasi Halal Terhambat

Beberapa kendala yang sering terjadi saat restoran mengajukan sertifikasi halal antara lain:

Data Bahan Tidak Lengkap

Restoran terkadang belum memiliki catatan lengkap mengenai asal bahan atau supplier yang digunakan.

Dokumen Tidak Sesuai Kondisi Usaha

Data yang diberikan saat pengajuan harus sesuai dengan kondisi operasional restoran.

Belum Memahami Prosedur Sertifikasi Halal

Kurangnya pemahaman mengenai alur sertifikasi dapat menyebabkan proses menjadi lebih lama karena adanya revisi atau perbaikan.

Jasa Pengurusan Sertifikasi Halal Restoran Bersama PERMATAMAS

Mengurus sertifikasi halal restoran membutuhkan persiapan dokumen dan pemahaman proses yang tepat. Kesalahan kecil dalam pengajuan dapat menyebabkan proses berjalan lebih lama.

PERMATAMAS siap membantu restoran, cafe, rumah makan, dan bisnis kuliner dalam proses sertifikasi halal mulai dari awal hingga sertifikat halal diterbitkan.

Layanan PERMATAMAS meliputi:

Konsultasi persyaratan sertifikasi halal
Pemeriksaan kesiapan dokumen usaha
Pendampingan proses pengajuan
Bantuan persiapan dokumen halal
Pendampingan hingga sertifikat halal selesai

Dengan bantuan tim yang berpengalaman, proses sertifikasi halal restoran dapat dilakukan lebih mudah, terarah, dan sesuai ketentuan terbaru tahun 2026.

Hubungi PERMATAMAS sekarang untuk konsultasi sertifikasi halal restoran dan persiapkan legalitas halal bisnis kuliner Anda.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ Sertifikasi Halal Restoran

1. Apakah restoran wajib memiliki sertifikat halal tahun 2026?

Ya, restoran perlu memiliki sertifikat halal sebagai bukti bahwa produk dan proses pengolahan makanan telah memenuhi standar halal.

2. Apa saja dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal restoran?

Dokumen yang diperlukan antara lain NIB, data produk, daftar bahan baku, data penyelia halal, dan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

3. Bagaimana cara mengurus sertifikasi halal restoran secara online?

Pengajuan dilakukan melalui sistem SIHALAL dengan membuat akun, mengisi data usaha, mengunggah dokumen, mengikuti proses pemeriksaan, hingga sertifikat diterbitkan.

4. Apa perbedaan Self Declare dan Reguler dalam sertifikasi halal?

Self Declare diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi syarat, sedangkan Reguler digunakan untuk usaha menengah, besar, atau produk dengan proses lebih kompleks.

5. Berapa lama proses sertifikasi halal restoran?

Lama proses tergantung kelengkapan dokumen, jenis skema yang dipilih, dan hasil pemeriksaan selama proses sertifikasi.

6. Apakah PERMATAMAS membantu pengurusan sertifikasi halal restoran?

Ya, PERMATAMAS membantu proses sertifikasi halal restoran mulai dari persiapan dokumen, pengajuan, hingga sertifikat halal diterbitkan.

jasa urus izin edar pkrt

Sertifikasi Halal Restoran: Syarat, Biaya, dan Cara Pengurusan Lengkap 2026

Sertifikasi Halal·Juni 15, 2026

Sertifikasi Halal Restoran: Syarat, Biaya, dan Cara Pengurusan Lengkap 2026 – Industri kuliner di Indonesia terus berkembang dengan sangat cepat. Mulai dari restoran keluarga, cafe modern, rumah makan, hingga bisnis franchise makanan berlomba memberikan produk terbaik kepada konsumen. Di tengah persaingan tersebut, sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Bagi restoran, memiliki sertifikat halal bukan hanya tentang mendapatkan label halal pada produk makanan. Proses ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap bahan baku, supplier, proses penyimpanan, pengolahan makanan, hingga penyajian kepada konsumen.

Pada tahun 2026, kebutuhan sertifikasi halal restoran semakin meningkat karena masyarakat semakin memperhatikan kejelasan status halal makanan yang mereka konsumsi. Restoran yang sudah memiliki sertifikat halal akan memiliki nilai lebih karena memberikan rasa aman dan meningkatkan kredibilitas bisnis.

Mengapa Sertifikasi Halal Restoran Penting di Tahun 2026?

Perubahan perilaku konsumen membuat aspek keamanan dan kehalalan makanan menjadi perhatian utama. Saat ini pelanggan tidak hanya melihat rasa dan harga, tetapi juga mempertimbangkan legalitas serta kepercayaan terhadap sebuah restoran.

Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan

Sertifikat halal memberikan kepastian kepada konsumen bahwa makanan yang disajikan telah melalui proses pemeriksaan sesuai standar halal.

Bagi restoran, kepercayaan pelanggan merupakan aset penting karena dapat meningkatkan loyalitas dan membuat bisnis lebih mudah berkembang.

Membantu Meningkatkan Kredibilitas Bisnis

Restoran yang memiliki sertifikat halal terlihat lebih profesional dan memiliki standar operasional yang jelas.

Hal ini menjadi nilai tambah ketika ingin bekerja sama dengan:

Marketplace makanan
Perusahaan besar
Hotel
Event organizer
Mitra bisnis lainnya

Mendukung Perkembangan Brand Kuliner

Bagi restoran yang ingin memperluas cabang atau membangun sistem franchise, sertifikasi halal menjadi salah satu dokumen penting untuk meningkatkan kepercayaan calon mitra.

Apa Saja Syarat Sertifikasi Halal Restoran?

Untuk mendapatkan sertifikat halal, restoran harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan tersebut bertujuan memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai standar halal.

Memiliki Legalitas Usaha

Restoran harus memiliki dokumen usaha yang jelas sebagai dasar pengajuan sertifikasi halal.

Dokumen yang biasanya diperlukan antara lain:

Nomor Induk Berusaha (NIB)
Data usaha
Identitas pemilik atau perusahaan
Dokumen pendukung lainnya

Legalitas usaha yang lengkap akan membantu proses pengajuan berjalan lebih lancar.

Menyiapkan Data Menu dan Produk

Setiap menu makanan dan minuman yang dijual harus didaftarkan dalam proses sertifikasi halal.

Data yang perlu dipersiapkan meliputi:

Nama menu
Komposisi bahan
Bahan tambahan yang digunakan
Proses pengolahan makanan

Semua informasi harus sesuai dengan kondisi sebenarnya di restoran.

Menyediakan Data Bahan Baku dan Supplier

Salah satu bagian penting dalam sertifikasi halal restoran adalah pemeriksaan bahan baku.

Restoran perlu memiliki data:

Nama bahan yang digunakan
Asal bahan
Supplier bahan
Dokumen pendukung kehalalan bahan

Mulai dari daging, ayam, bumbu, minyak, saus, hingga bahan tambahan makanan harus memiliki kejelasan status halal.

Menerapkan Sistem Jaminan Halal

Restoran harus memiliki sistem yang memastikan proses produksi tetap halal secara konsisten.

Sistem tersebut mencakup:

Pembelian bahan baku
Penyimpanan bahan
Penggunaan peralatan
Proses memasak
Penyajian makanan

Sertifikasi Halal Restoran: Syarat, Biaya, dan Cara Pengurusan Lengkap 2026

Bagaimana Cara Mengurus Sertifikasi Halal Restoran 2026?

Proses sertifikasi halal restoran dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari pendaftaran hingga sertifikat diterbitkan.

Melakukan Pendaftaran Sertifikasi Halal

Tahap pertama adalah melakukan pendaftaran melalui sistem sertifikasi halal yang tersedia.

Pada tahap ini, pemilik restoran perlu mengisi data usaha dan melengkapi dokumen yang diperlukan.

Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

Setelah pengajuan dilakukan, dokumen akan diperiksa untuk memastikan seluruh persyaratan sudah sesuai.

Jika terdapat kekurangan, biasanya akan dilakukan perbaikan atau pelengkapan dokumen.

Proses Pemeriksaan atau Audit Halal

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dengan kondisi nyata di lapangan.

Hal yang diperiksa biasanya meliputi:

Area dapur
Peralatan memasak
Bahan baku
Proses produksi
Penyimpanan bahan

Penetapan Status Halal dan Penerbitan Sertifikat

Setelah proses pemeriksaan selesai dan memenuhi persyaratan, sertifikat halal dapat diterbitkan sesuai prosedur yang berlaku.

Dengan sertifikat tersebut, restoran dapat mencantumkan status halal secara resmi pada usaha dan produknya.

Berapa Biaya Sertifikasi Halal Restoran Tahun 2026?

Biaya sertifikasi halal restoran tidak selalu sama karena tergantung pada beberapa faktor.

Faktor yang Mempengaruhi Biaya Sertifikasi Halal

Besaran biaya layanan disesuaikan dengan skala bisnis restoran sebagai berikut:

Usaha Mikro dan Kecil (UMK): Rp300.000 – Rp650.000 (bisa tanpa biaya melalui program subsidi pemerintah).
Usaha Menengah: Rp5.000.000.
Usaha Besar: Mulai dari Rp12.500.000 ke atas.

Restoran dengan sistem produksi sederhana biasanya memiliki proses yang lebih mudah dibandingkan restoran besar dengan banyak cabang dan variasi menu.

Apakah Menggunakan Jasa Pendamping Lebih Menguntungkan?

Menggunakan jasa pendamping sertifikasi halal dapat membantu restoran menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan.

Pendamping akan membantu memastikan:

Dokumen sudah lengkap
Bahan baku sesuai persyaratan
Proses pengajuan berjalan benar
Restoran siap menghadapi pemeriksaan

Berapa Lama Proses Sertifikasi Halal Restoran?

Durasi proses sertifikasi halal restoran tergantung pada kesiapan dokumen dan kondisi usaha.

Secara umum, proses dapat berlangsung sekitar 15 hingga 45 hari kerja apabila seluruh persyaratan sudah lengkap.

Faktor yang Membuat Proses Lebih Lama

Beberapa hal yang dapat memperpanjang proses antara lain:

Dokumen belum lengkap
Data bahan belum sesuai
Perlu perbaikan sistem produksi
Ada revisi saat pemeriksaan

Karena itu, persiapan sejak awal menjadi faktor penting agar proses sertifikasi berjalan lebih cepat.

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Mengurus Sertifikasi Halal Restoran

Banyak restoran mengalami kendala bukan karena produknya tidak halal, tetapi karena kurang memahami proses administrasi dan persyaratan teknis.

Tidak Memiliki Data Bahan Baku Lengkap

Kesalahan yang sering terjadi adalah restoran tidak memiliki catatan lengkap mengenai bahan yang digunakan.

Padahal, setiap bahan harus dapat ditelusuri asal dan status kehalalannya.

Dokumen Tidak Sesuai Kondisi Lapangan

Informasi dalam dokumen harus sesuai dengan praktik operasional restoran.

Perbedaan antara dokumen dan kondisi nyata dapat menyebabkan proses pemeriksaan menjadi lebih lama.

Tidak Memahami Sistem Jaminan Halal

Sebagian pelaku usaha hanya fokus pada dokumen, tetapi belum memahami bagaimana menjaga standar halal setelah sertifikat diterbitkan.

Manfaat Memiliki Sertifikat Halal untuk Restoran

Sertifikasi halal memberikan banyak manfaat bagi perkembangan bisnis kuliner.

Meningkatkan Daya Saing

Restoran dengan sertifikat halal memiliki keunggulan dibandingkan kompetitor yang belum memiliki legalitas tersebut.

Membuka Peluang Pasar Lebih Luas

Sertifikat halal membantu restoran menjangkau lebih banyak pelanggan, terutama konsumen yang memperhatikan aspek halal dalam memilih makanan.

Membuat Bisnis Lebih Profesional

Dengan adanya standar halal, restoran memiliki sistem kerja yang lebih tertata mulai dari pembelian bahan hingga penyajian.

Jasa Sertifikasi Halal Restoran Profesional Bersama PERMATAMAS

Mengurus sertifikasi halal restoran membutuhkan pemahaman mengenai dokumen, bahan baku, sistem produksi, hingga proses pemeriksaan.

Bagi pemilik restoran yang ingin proses lebih mudah dan terarah, PERMATAMAS siap membantu pengurusan sertifikasi halal dari awal hingga sertifikat halal terbit.

Layanan PERMATAMAS meliputi:

Konsultasi persyaratan sertifikasi halal
Pemeriksaan kesiapan dokumen usaha
Pendampingan penyusunan dokumen halal
Bantuan proses pengajuan sertifikasi halal
Pendampingan hingga proses selesai

Dengan pengalaman dan pendampingan yang tepat, restoran dapat menjalankan proses sertifikasi halal dengan lebih praktis, aman, dan sesuai ketentuan terbaru 2026.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ Sertifikasi Halal Restoran

1. Apakah restoran wajib memiliki sertifikat halal tahun 2026?

Ya, restoran wajib memiliki sertifikat halal sebagai bukti bahwa produk, bahan baku, dan proses pengolahan makanan telah memenuhi standar halal yang berlaku.

2. Apa saja syarat sertifikasi halal restoran?

Syaratnya meliputi NIB, data menu, daftar bahan baku, informasi supplier, dokumen pendukung bahan, serta penerapan sistem jaminan halal pada proses produksi.

3. Berapa biaya sertifikasi halal restoran?

Biaya sertifikasi halal restoran tergantung pada skala usaha, jumlah menu, dan kompleksitas proses produksi. Untuk biaya pasti perlu dilakukan pengecekan terlebih dahulu sesuai kondisi restoran.

4. Berapa lama proses sertifikasi halal restoran?

Proses sertifikasi halal restoran umumnya membutuhkan waktu sekitar 15–45 hari kerja tergantung kelengkapan dokumen dan kesiapan restoran saat pemeriksaan.

5. Apakah UMKM kuliner juga perlu sertifikasi halal?

Ya, restoran kecil, cafe, catering, dan UMKM makanan juga perlu memiliki sertifikat halal untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan.

6. Apakah bisa mengurus sertifikasi halal restoran sendiri?

Bisa, tetapi banyak pelaku usaha memilih menggunakan jasa pendamping agar proses lebih mudah dan menghindari kesalahan dokumen.

7. Apakah semua bahan restoran harus diperiksa?

Ya, seluruh bahan makanan dan minuman yang digunakan harus memiliki kejelasan status halal, termasuk bahan utama dan bahan tambahan.

8. Apakah NIB sudah termasuk sertifikat halal?

Tidak. NIB hanya merupakan legalitas usaha, sedangkan sertifikat halal harus melalui proses pengajuan dan pemeriksaan khusus.

9. Apa manfaat restoran memiliki sertifikat halal?

Sertifikat halal membantu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat brand, dan membuka peluang kerja sama bisnis yang lebih luas.

10. Apakah PERMATAMAS membantu pengurusan sertifikasi halal restoran?

Ya, PERMATAMAS membantu proses sertifikasi halal restoran mulai dari persiapan dokumen, pendampingan pengajuan, hingga sertifikat halal terbit.

jasa urus izin edar pkrt

Dokumen yang Dibutuhkan untuk Sertifikasi Halal Terbaru 2026

Sertifikasi Halal·Juni 14, 2026

Dokumen yang Dibutuhkan untuk Sertifikasi Halal Terbaru 2026 – Sebelum melakukan pengajuan sertifikasi halal, pelaku usaha perlu mempersiapkan berbagai dokumen pendukung agar proses pendaftaran berjalan lebih lancar. Kelengkapan dokumen menjadi salah satu faktor penting karena digunakan sebagai dasar pemeriksaan terhadap legalitas usaha, bahan yang digunakan, serta proses produksi yang diterapkan.

Banyak pelaku usaha masih menganggap bahwa sertifikasi halal hanya membutuhkan data produk saja. Padahal, proses sertifikasi halal juga membutuhkan informasi mengenai pemilik usaha, pemasok bahan, alur produksi, hingga penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Secara umum, dokumen yang dibutuhkan untuk sertifikasi halal meliputi dokumen legalitas usaha, dokumen produk, informasi bahan baku, proses produksi, data penyelia halal, dan dokumen pendukung lainnya.

Dengan mempersiapkan dokumen sejak awal, proses pengajuan melalui sistem SIHALAL BPJPH dapat berjalan lebih efektif dan mengurangi risiko pengembalian berkas karena data belum lengkap.

Mengapa Dokumen Sertifikasi Halal Harus Dipersiapkan dengan Lengkap?

Dokumen dalam proses sertifikasi halal memiliki fungsi untuk memastikan bahwa produk yang diajukan benar-benar memenuhi standar halal yang berlaku.

Melalui dokumen tersebut, pihak pemeriksa dapat mengetahui:

Identitas dan legalitas usaha.
Sumber bahan yang digunakan.
Cara pengolahan produk.
Kebersihan fasilitas produksi.
Sistem pengendalian halal dalam bisnis.

Semakin lengkap dokumen yang disiapkan, semakin mudah proses verifikasi dilakukan.

Selain itu, dokumen yang rapi juga membantu pelaku usaha ketika melakukan pengembangan produk atau menambah jenis produk baru di kemudian hari.

Dokumen Legalitas Usaha untuk Sertifikasi Halal

Tahap awal dalam pengajuan sertifikasi halal adalah memastikan bahwa usaha memiliki identitas yang jelas.

Dokumen legalitas menjadi bukti bahwa produk berasal dari usaha yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB merupakan salah satu dokumen utama yang diperlukan dalam pengajuan sertifikasi halal.

Dokumen ini menunjukkan bahwa usaha telah terdaftar melalui sistem perizinan berusaha.

Informasi dalam NIB perlu dipastikan sesuai dengan kondisi usaha, seperti:

Nama pemilik usaha.
Jenis kegiatan usaha.
Alamat usaha.
Bidang usaha yang dijalankan.

Bagi pelaku UMKM yang belum memiliki NIB, dokumen ini perlu dibuat terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal.

2. Identitas Pemilik atau Penanggung Jawab Usaha

Selain NIB, pelaku usaha juga perlu menyiapkan data identitas pihak yang bertanggung jawab terhadap bisnis.

Dokumen yang biasanya diperlukan meliputi:

KTP pemilik usaha.
NPWP apabila tersedia atau sesuai kebutuhan.
Data kontak aktif.

Untuk perusahaan berbadan hukum, dokumen tambahan dapat diperlukan sesuai status perusahaan.

3. Dokumen Legalitas Perusahaan

Bagi perusahaan seperti PT atau badan usaha lainnya, dapat disiapkan dokumen legalitas tambahan.

Contohnya:

Akta pendirian perusahaan.
Dokumen perubahan perusahaan jika ada.
Data pengurus perusahaan.

Dokumen ini membantu memastikan bahwa pihak yang melakukan pengajuan memiliki kewenangan terhadap usaha tersebut.

Dokumen Produk dan Bahan yang Diperlukan

Selain dokumen usaha, informasi mengenai produk menjadi bagian penting dalam proses sertifikasi halal.

Pemeriksaan tidak hanya melihat nama produk, tetapi juga bahan yang digunakan dalam pembuatannya.

1. Daftar Produk yang Akan Didaftarkan

Pelaku usaha perlu membuat daftar produk yang ingin mendapatkan sertifikat halal.

Informasi yang perlu disiapkan antara lain:

Nama produk.
Merek dagang.
Jenis produk.
Foto produk.
Informasi kemasan.

Data tersebut harus sesuai dengan produk yang benar-benar dipasarkan.

2. Daftar Bahan Baku dan Bahan Tambahan

Seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi harus dicatat secara lengkap.

Daftar bahan dapat mencakup:

Bahan utama.
Bahan tambahan.
Bumbu.
Bahan pendukung produksi.

Selain nama bahan, pelaku usaha juga perlu mengetahui asal bahan tersebut, termasuk nama produsen atau pemasok.

3. Dokumen Pendukung Kehalalan Bahan

Beberapa bahan tertentu membutuhkan bukti pendukung untuk memastikan status kehalalannya.

Contohnya:

Sertifikat halal dari produsen bahan.
Spesifikasi bahan.
Dokumen informasi teknis produk.

Dokumen pendukung ini membantu memastikan bahan yang digunakan memiliki sumber yang jelas.

Dokumen yang Dibutuhkan untuk Sertifikasi Halal Terbaru 2026

Dokumen Proses Produk Halal (PPH)

Proses produksi menjadi salah satu bagian yang diperiksa dalam sertifikasi halal.

Pelaku usaha perlu menjelaskan bagaimana produk dibuat mulai dari bahan masuk hingga produk siap dijual.

1. Alur Produksi Produk

Dokumen alur produksi berisi tahapan pembuatan produk secara rinci.

Contohnya:

Penerimaan bahan baku.
Penyimpanan bahan.
Proses pengolahan.
Pengemasan.
Penyimpanan produk akhir.

Informasi ini membantu memastikan tidak terjadi pencampuran dengan bahan yang tidak sesuai ketentuan halal.

2. Data Peralatan Produksi

Pelaku usaha juga perlu memberikan informasi mengenai peralatan yang digunakan.

Data tersebut dapat meliputi:

Jenis alat produksi.
Fungsi alat.
Cara pembersihan alat.
Prosedur perawatan alat.

Tujuannya untuk memastikan peralatan produksi tetap terjaga kebersihannya dan tidak mengalami kontaminasi.

Dokumen Penyelia Halal

Dalam proses sertifikasi halal, perusahaan atau usaha perlu memiliki pihak yang bertanggung jawab dalam penerapan proses halal.

Pihak tersebut disebut penyelia halal.

Dokumen yang berkaitan dengan penyelia halal antara lain:

1. Surat Penetapan Penyelia Halal

Dokumen ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menunjuk seseorang yang bertanggung jawab mengawasi penerapan standar halal.

2. Identitas Penyelia Halal

Dokumen identitas yang dapat dipersiapkan meliputi:

KTP penyelia halal.
Data kontak.
Informasi pribadi yang diperlukan.

3. Dokumen Pendukung Kompetensi Penyelia

Apabila diperlukan, dapat disiapkan dokumen pendukung seperti:

Daftar riwayat hidup.
Bukti pelatihan penyelia halal.

Dokumen ini membantu menunjukkan kesiapan pihak yang bertanggung jawab terhadap sistem halal perusahaan.

Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

SJPH merupakan sistem yang digunakan untuk menjaga agar proses produksi tetap sesuai dengan standar halal secara berkelanjutan.

Dokumen SJPH menjadi bagian penting terutama bagi usaha yang menggunakan jalur reguler.

1. Kebijakan Halal Perusahaan

Dokumen ini berisi komitmen usaha untuk menjaga kehalalan produk.

Kebijakan halal dapat mencakup:

Komitmen penggunaan bahan halal.
Pengawasan proses produksi.
Tanggung jawab karyawan.

2. Catatan Penerapan Sistem Halal

Beberapa dokumen pendukung yang dapat diperlukan antara lain:

Catatan pelatihan karyawan.
Evaluasi penerapan halal.
Hasil pemeriksaan internal.
Catatan perbaikan jika ditemukan kendala.

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa usaha tidak hanya mendapatkan sertifikat halal, tetapi juga mampu menjaga penerapannya.

Cara Mengunggah Dokumen Sertifikasi Halal Melalui SIHALAL

Setelah seluruh dokumen selesai dipersiapkan, pelaku usaha dapat melakukan pengajuan melalui sistem SIHALAL BPJPH.

Tahapan umumnya meliputi:

Membuat akun pelaku usaha.
Mengisi profil usaha.
Memasukkan data produk.
Mengunggah dokumen persyaratan.
Mengikuti proses verifikasi.
Menunggu proses pemeriksaan hingga sertifikat halal diterbitkan.

Untuk UMKM yang memenuhi kriteria tertentu, pengajuan dapat dilakukan melalui skema self declare dengan proses yang lebih sederhana dan dapat dibantu oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH).

Jasa Pengurusan Sertifikasi Halal PERMATAMAS

Menyiapkan dokumen sertifikasi halal terkadang menjadi kendala bagi pelaku usaha karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi.

PERMATAMAS hadir sebagai jasa pengurusan sertifikasi halal yang membantu proses dari awal hingga sertifikat halal terbit.

Kami membantu menyiapkan dan mendampingi proses seperti:

Pemeriksaan dokumen awal.
Penyusunan dokumen sertifikasi halal.
Penyusunan sistem jaminan halal.
Persiapan data bahan dan produk.
Pengarahan pra audit.
Pendampingan audit.
Monitoring proses sertifikasi sampai selesai.

PERMATAMAS memberikan garansi 100% uang kembali apabila proses gagal karena kesalahan dari pihak kami.

Dengan pendampingan yang tepat, pelaku UMKM maupun perusahaan dapat lebih mudah mempersiapkan dokumen sertifikasi halal sesuai prosedur.

Hubungi PERMATAMAS untuk konsultasi kebutuhan sertifikasi halal bisnis Anda.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ Dokumen yang Dibutuhkan untuk Sertifikasi Halal

1. Apa saja dokumen utama yang dibutuhkan untuk sertifikasi halal?

Dokumen utama meliputi NIB, identitas pemilik usaha, daftar produk, daftar bahan, proses produksi, dan dokumen sistem jaminan halal.

2. Apakah UMKM harus memiliki NIB untuk mengurus sertifikat halal?

Ya, NIB menjadi salah satu dokumen penting yang diperlukan dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

3. Apakah semua bahan produk harus memiliki sertifikat halal?

Tidak semua bahan selalu membutuhkan sertifikat halal, tetapi setiap bahan harus memiliki informasi sumber dan status kehalalan yang jelas.

4. Apa fungsi dokumen proses produksi dalam sertifikasi halal?

Dokumen proses produksi digunakan untuk menjelaskan tahapan pembuatan produk agar dapat dipastikan sesuai dengan ketentuan halal.

5. Apakah PERMATAMAS membantu menyiapkan dokumen sertifikasi halal?

Ya, PERMATAMAS membantu mulai dari penyusunan dokumen, sistem jaminan halal, pengarahan pra audit, pendampingan audit, hingga sertifikat halal terbit.

jasa urus izin edar pkrt

Syarat Sertifikasi Halal Terbaru untuk UMKM Tahun 2026

Sertifikasi Halal·Juni 14, 2026

Syarat Sertifikasi Halal Terbaru untuk UMKM Tahun 2026 – Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memiliki sertifikat halal kini menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memenuhi ketentuan yang berlaku.

Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami apa saja syarat sertifikasi halal terbaru yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pendaftaran. Sebagian pelaku usaha mengira prosesnya hanya membutuhkan data produk, padahal terdapat beberapa dokumen administrasi dan informasi teknis yang perlu disiapkan.

Secara umum, persyaratan sertifikasi halal UMKM meliputi legalitas usaha, data produk, informasi bahan baku, proses produksi, serta dokumen pendukung lainnya yang diajukan melalui sistem SIHALAL BPJPH.

Bagi UMKM yang memenuhi kriteria tertentu, pemerintah juga menyediakan fasilitas sertifikasi halal gratis melalui skema self declare. Skema ini membantu pelaku usaha mikro mendapatkan sertifikat halal dengan proses yang lebih sederhana.

Mengapa UMKM Perlu Menyiapkan Persyaratan Sertifikasi Halal?

Persiapan dokumen menjadi bagian penting dalam proses sertifikasi halal. Data yang lengkap akan membantu proses pemeriksaan berjalan lebih cepat dan mengurangi kemungkinan pengajuan mengalami perbaikan.

Melalui persyaratan yang telah ditentukan, BPJPH dapat memastikan beberapa hal, seperti:

Legalitas usaha sudah jelas.
Produk memiliki informasi yang lengkap.
Bahan yang digunakan dapat ditelusuri.
Proses produksi memenuhi standar halal.
Sistem pengelolaan halal diterapkan dalam usaha.

Dengan persiapan yang baik, pelaku UMKM dapat menentukan jalur sertifikasi yang sesuai, apakah menggunakan self declare atau jalur reguler.

Syarat Sertifikasi Halal UMKM dari Sisi Legalitas Usaha

Sebelum mengajukan sertifikasi halal, pelaku usaha perlu memastikan bisnisnya memiliki identitas yang jelas.

Legalitas usaha menjadi dasar bahwa produk yang didaftarkan berasal dari usaha yang terdaftar secara resmi.

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB merupakan salah satu dokumen utama dalam pengajuan sertifikasi halal UMKM.

NIB berfungsi sebagai identitas usaha yang menunjukkan bahwa bisnis telah tercatat dalam sistem perizinan berusaha.

Pelaku usaha perlu memastikan data pada NIB sesuai dengan kondisi bisnis, seperti:

Nama usaha.
Alamat usaha.
Jenis kegiatan usaha.
Data pemilik.

Bagi UMKM yang belum memiliki NIB, dokumen tersebut perlu dibuat terlebih dahulu sebelum melakukan pengajuan sertifikasi halal.

2. Menyiapkan Identitas Pemilik Usaha

Data pemilik usaha juga diperlukan dalam proses pendaftaran.

Dokumen yang umumnya dipersiapkan meliputi:

Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Data kontak aktif.
Informasi usaha.

Data ini digunakan untuk memastikan identitas pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal.

3. Memenuhi Kriteria Sebagai UMKM

Untuk mengikuti jalur tertentu seperti self declare, usaha perlu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Penilaian dapat melihat kondisi usaha, seperti:

Skala bisnis.
Jenis produk.
Tingkat risiko produk.
Kompleksitas proses produksi.

Tidak semua produk UMKM otomatis masuk jalur gratis karena tetap harus memenuhi persyaratan yang berlaku.

Syarat Produk yang Akan Didaftarkan Sertifikasi Halal

Selain dokumen usaha, pelaku UMKM juga harus menyiapkan informasi lengkap mengenai produk.

Data produk menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan kehalalan.

1. Daftar Produk dan Nama Dagang

Pelaku usaha perlu mencantumkan produk yang akan diajukan sertifikasi halal.

Informasi yang perlu disiapkan antara lain:

Nama produk.
Merek produk.
Jenis produk.
Foto produk.
Bentuk kemasan.

Nama produk harus jelas dan tidak menggunakan istilah yang bertentangan dengan ketentuan halal.

2. Daftar Seluruh Bahan yang Digunakan

Setiap bahan yang digunakan dalam proses produksi perlu dicatat secara lengkap.

Daftar bahan dapat meliputi:

Bahan utama.
Bahan tambahan.
Bumbu.
Bahan pendukung produksi.

Pelaku usaha perlu memastikan bahan tersebut memiliki status halal yang jelas atau dokumen pendukung dari pemasok apabila diperlukan.

3. Produk Tidak Menggunakan Bahan yang Dilarang

Produk yang diajukan harus memenuhi ketentuan halal dan tidak menggunakan bahan yang dilarang.

Contohnya bahan yang berasal dari unsur haram atau bahan yang tidak memiliki kejelasan asal-usulnya.

Karena itu, penting bagi pelaku usaha mengetahui sumber setiap bahan yang digunakan.

Syarat Sertifikasi Halal Terbaru untuk UMKM Tahun 2026

Syarat Proses Produksi Halal (PPH) untuk UMKM

Selain bahan, proses pembuatan produk juga menjadi perhatian dalam sertifikasi halal.

Pelaku usaha perlu menjelaskan bagaimana produk dibuat dari awal sampai siap dipasarkan.

1. Menyiapkan Alur Proses Produksi

Pelaku usaha perlu membuat penjelasan mengenai tahapan produksi.

Contohnya:

Penerimaan bahan baku.
Penyimpanan bahan.
Proses pengolahan.
Pengemasan.
Penyimpanan produk jadi.

Informasi tersebut membantu memastikan proses produksi berjalan sesuai prinsip halal.

2. Menjaga Kebersihan Tempat dan Peralatan Produksi

Lokasi produksi dan peralatan yang digunakan harus dijaga kebersihannya.

Hal yang perlu diperhatikan antara lain:

Peralatan produksi dalam kondisi bersih.
Area produksi tidak tercampur dengan bahan non-halal.
Penyimpanan bahan dilakukan dengan baik.

Kondisi tempat produksi menjadi salah satu faktor yang mendukung penerapan proses halal.

Dokumen Tambahan untuk Sertifikasi Halal UMKM

Selain dokumen utama, terdapat beberapa dokumen pendukung yang perlu dipersiapkan.

1. Surat Permohonan Sertifikasi Halal

Dokumen ini menjadi bagian dari proses pengajuan yang berisi permohonan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal.

2. Pernyataan Kehalalan Produk

Pelaku usaha perlu membuat pernyataan bahwa produk yang didaftarkan telah memenuhi ketentuan halal sesuai kondisi usaha.

Pernyataan ini menjadi bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang diajukan.

3. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

UMKM juga perlu memahami penerapan Sistem Jaminan Produk Halal.

Untuk usaha kecil, penerapannya dapat disesuaikan dengan skala bisnis dan ketentuan yang berlaku.

SJPH bertujuan menjaga agar proses produksi tetap konsisten memenuhi standar halal.

Syarat Sertifikasi Halal Gratis UMKM Melalui Self Declare

Bagi UMKM yang ingin mengikuti program sertifikasi halal gratis, terdapat beberapa persyaratan tambahan yang perlu diperhatikan.

Umumnya produk harus:

Memiliki risiko rendah.
Menggunakan bahan yang sudah jelas kehalalannya.
Memiliki proses produksi sederhana.
Tidak menggunakan bahan yang diragukan status halalnya.

Selain itu, pelaku usaha tetap harus melakukan pendaftaran melalui sistem SIHALAL dan mengikuti proses verifikasi yang ditentukan.

Cara Mengajukan Sertifikasi Halal Setelah Persyaratan Lengkap

Setelah seluruh dokumen tersedia, pelaku UMKM dapat melakukan pendaftaran secara online melalui SIHALAL BPJPH.

Tahapan umumnya meliputi:

Membuat akun pelaku usaha.
Mengisi data usaha.
Memasukkan informasi produk dan bahan.
Mengunggah dokumen persyaratan.
Mengikuti proses verifikasi.
Menunggu penetapan dan penerbitan sertifikat halal.

Dengan mengikuti tahapan tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh sertifikat halal sesuai prosedur yang berlaku.

Jasa Pengurusan Sertifikasi Halal UMKM PERMATAMAS

Bagi pelaku UMKM yang masih bingung menyiapkan persyaratan sertifikasi halal, PERMATAMAS hadir sebagai jasa pengurusan sertifikasi halal yang membantu proses dari awal hingga sertifikat halal terbit.

Kami membantu pelaku usaha dalam:

Pemeriksaan kelengkapan dokumen.
Penyusunan dokumen sertifikasi halal.
Persiapan sistem jaminan halal.
Pengarahan pra audit.
Pendampingan audit.
Monitoring proses sampai sertifikat halal diterbitkan.

PERMATAMAS memberikan garansi 100% uang kembali apabila proses gagal karena kesalahan dari pihak kami.

Dengan pendampingan yang tepat, UMKM dapat lebih mudah memahami proses sertifikasi halal dan mempersiapkan seluruh kebutuhan pengajuan.

Hubungi PERMATAMAS untuk konsultasi syarat sertifikasi halal UMKM sesuai jenis produk dan kondisi usaha Anda.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ Syarat Sertifikasi Halal UMKM

1. Apa saja syarat utama sertifikasi halal untuk UMKM?

Syarat utama meliputi NIB, data pemilik usaha, informasi produk, daftar bahan baku, proses produksi, dan dokumen pendukung lainnya.

2. Apakah UMKM wajib memiliki NIB untuk mengajukan sertifikasi halal?

Ya, NIB menjadi salah satu dokumen penting yang diperlukan dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

3. Apakah semua UMKM bisa mendapatkan sertifikasi halal gratis?

Tidak semua UMKM otomatis mendapatkan fasilitas gratis. Usaha harus memenuhi kriteria tertentu, terutama terkait jenis produk dan proses produksi.

4. Apa saja data produk yang harus disiapkan untuk sertifikasi halal?

Data yang perlu disiapkan meliputi nama produk, merek, komposisi bahan, foto produk, dan informasi proses pembuatan.

5. Apakah PERMATAMAS membantu menyiapkan syarat sertifikasi halal UMKM?

Ya, PERMATAMAS membantu mulai dari penyusunan dokumen, sistem jaminan halal, pengarahan pra audit, pendampingan audit, hingga sertifikat halal terbit.

jasa urus izin edar pkrt

Cara Daftar Sertifikasi Halal Secara Online Terbaru 2026

Sertifikasi Halal·Juni 14, 2026

Cara Daftar Sertifikasi Halal Secara Online Terbaru 2026 – Perkembangan sistem digital membuat proses pengurusan sertifikasi halal kini menjadi lebih mudah. Pelaku usaha tidak perlu lagi melakukan pengajuan secara manual karena pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui sistem SIHALAL BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat mengajukan sertifikasi halal dengan mengikuti beberapa tahapan, mulai dari membuat akun, melengkapi data usaha, mengunggah dokumen persyaratan, hingga menunggu proses pemeriksaan dan penerbitan sertifikat halal.

Namun, sebelum melakukan pendaftaran, banyak pelaku usaha masih bingung mengenai dokumen apa saja yang harus disiapkan, jalur sertifikasi mana yang harus dipilih, serta bagaimana prosesnya sampai sertifikat halal diterbitkan.

Artikel ini akan membahas cara daftar sertifikasi halal secara online terbaru 2026 secara lengkap agar pelaku usaha dapat memahami alurnya dengan lebih mudah.

Apa Itu Pendaftaran Sertifikasi Halal Online?

Pendaftaran sertifikasi halal online adalah proses pengajuan sertifikat halal yang dilakukan melalui sistem digital BPJPH.

Melalui layanan ini, pelaku usaha dapat mengirimkan data usaha dan produk secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.

Sistem ini digunakan untuk mengelola berbagai tahapan sertifikasi halal, mulai dari:

Pendaftaran akun pelaku usaha.
Pengajuan permohonan sertifikat halal.
Pemeriksaan dokumen.
Proses verifikasi.
Penerbitan sertifikat halal.

Dengan sistem online, proses sertifikasi halal menjadi lebih praktis dan dapat diakses oleh berbagai jenis usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar.

Pilih Jalur Sertifikasi Halal yang Sesuai

Sebelum melakukan pendaftaran, pelaku usaha perlu menentukan jalur sertifikasi halal yang sesuai dengan kondisi bisnis.

Secara umum terdapat dua pilihan utama:

1. Sertifikasi Halal Jalur Self Declare

Self declare merupakan jalur sertifikasi halal yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memenuhi persyaratan tertentu.

Jalur ini dapat digunakan untuk produk dengan karakteristik sederhana, seperti:

Menggunakan bahan yang sudah jelas status kehalalannya.
Tidak memiliki proses produksi yang rumit.
Memiliki tingkat risiko produk yang rendah.

Pada kondisi tertentu, pelaku UMK dapat mengikuti program sertifikasi halal gratis melalui skema ini.

2. Sertifikasi Halal Jalur Reguler

Jalur reguler digunakan untuk usaha yang membutuhkan proses pemeriksaan lebih lengkap.

Biasanya digunakan oleh:

Usaha menengah.
Perusahaan besar.
Produk dengan bahan yang kompleks.
Produk yang membutuhkan audit lebih mendalam.

Pada jalur reguler, pemeriksaan dapat dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai ketentuan yang berlaku.

Syarat dan Dokumen untuk Daftar Sertifikasi Halal Online

Sebelum masuk ke sistem SIHALAL, sebaiknya pelaku usaha menyiapkan seluruh dokumen dalam bentuk digital agar proses pengajuan lebih cepat.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB menjadi salah satu dokumen utama yang diperlukan dalam proses sertifikasi halal.

Dokumen ini menunjukkan bahwa usaha telah memiliki legalitas dan terdaftar secara resmi.

Bagi usaha yang belum memiliki NIB, pembuatan dapat dilakukan melalui sistem OSS.

2. Data Pemilik dan Penyelia Halal

Pelaku usaha perlu menyiapkan data pihak yang bertanggung jawab dalam proses halal.

Dokumen yang dapat diperlukan antara lain:

Identitas pemilik usaha.
Data penyelia halal.
Dokumen penetapan penyelia halal sesuai kebutuhan.

3. Informasi Produk yang Didaftarkan

Setiap produk yang ingin mendapatkan sertifikat halal harus memiliki data yang lengkap.

Informasi produk meliputi:

Nama produk.
Merek dagang.
Jenis produk.
Komposisi bahan.
Informasi kemasan.

4. Daftar Bahan Baku dan Pendukung

Seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi perlu dicatat.

Data bahan dapat meliputi:

Bahan utama.
Bahan tambahan.
Bumbu.
Bahan pendukung lainnya.

Jika tersedia, dokumen pendukung seperti sertifikat halal bahan dari pemasok dapat membantu proses pemeriksaan.

5. Dokumen Proses Produksi

Pelaku usaha perlu menjelaskan bagaimana produk dibuat.

Informasi tersebut biasanya mencakup:

Tahapan produksi.
Penggunaan alat produksi.
Penyimpanan bahan.
Proses pengemasan.

Dokumen ini digunakan untuk memastikan proses produksi sesuai dengan ketentuan halal.

Cara Daftar Sertifikasi Halal Secara Online Terbaru 2026

Langkah-Langkah Cara Daftar Sertifikasi Halal Online

Setelah semua dokumen siap, pelaku usaha dapat mulai melakukan pendaftaran melalui sistem SIHALAL.

Berikut tahapan yang perlu dilakukan:

1. Membuat Akun SIHALAL BPJPH

Langkah pertama adalah melakukan pendaftaran akun pada sistem SIHALAL.

Pelaku usaha perlu mengisi data seperti:

Nama pemilik usaha.
Nomor identitas.
Email aktif.
Informasi usaha.

Pastikan data yang digunakan benar karena akan digunakan dalam proses selanjutnya.

2. Melengkapi Profil Usaha

Setelah akun berhasil dibuat, masuk ke sistem dan lengkapi informasi bisnis.

Data yang perlu diisi antara lain:

Profil usaha.
Lokasi produksi.
Data fasilitas usaha.
Data outlet jika tersedia.
Informasi penyelia halal.

Pengisian data yang lengkap akan membantu proses verifikasi berjalan lebih lancar.

3. Memilih Menu Pengajuan Sertifikasi Halal

Setelah profil usaha selesai, pilih menu pengajuan sertifikasi halal.

Pada tahap ini, pelaku usaha menentukan jalur yang akan digunakan:

Self declare.
Reguler.

Pemilihan jalur harus disesuaikan dengan jenis usaha dan karakteristik produk.

4. Mengisi Data Produk

Selanjutnya, masukkan seluruh informasi mengenai produk yang akan disertifikasi.

Data yang perlu dimasukkan meliputi:

Nama produk.
Komposisi bahan.
Informasi pemasok.
Proses pengolahan.

Pastikan data yang diberikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

5. Mengunggah Dokumen Persyaratan

Dokumen yang telah disiapkan kemudian diunggah melalui sistem.

Beberapa dokumen yang perlu diunggah antara lain:

NIB.
Data produk.
Daftar bahan.
Dokumen proses produksi.
Dokumen pendukung lainnya.

6. Proses Pemeriksaan dan Verifikasi

Setelah pengajuan dikirim, dokumen akan diperiksa sesuai jalur sertifikasi yang dipilih.

Untuk jalur self declare, proses dilakukan dengan bantuan Pendamping Proses Produk Halal (PPH).

Sedangkan jalur reguler akan melalui pemeriksaan oleh LPH, termasuk audit apabila diperlukan.

7. Tahap Penetapan Halal

Setelah proses pemeriksaan selesai, hasilnya akan diproses untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk.

Tahapan ini menjadi bagian penting sebelum sertifikat halal diterbitkan.

8. Sertifikat Halal Diterbitkan

Jika seluruh proses telah selesai dan produk dinyatakan memenuhi persyaratan halal, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal.

Sertifikat tersebut dapat diakses secara digital melalui sistem SIHALAL.

Berapa Biaya Daftar Sertifikasi Halal Online?

Biaya sertifikasi halal tergantung pada jalur yang dipilih oleh pelaku usaha.

Untuk UMK yang memenuhi kriteria tertentu, tersedia jalur self declare dengan fasilitas gratis dari pemerintah.

Sedangkan jalur reguler memiliki biaya yang disesuaikan dengan proses pemeriksaan, audit, dan kebutuhan sertifikasi.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi biaya antara lain:

Jumlah produk.
Kompleksitas bahan.
Jumlah fasilitas produksi.
Jenis usaha.

Berapa Lama Proses Sertifikasi Halal Online?

Durasi proses sertifikasi halal dapat berbeda-beda tergantung kelengkapan dokumen dan jalur yang digunakan.

Pengajuan dengan dokumen lengkap biasanya lebih mudah diproses dibandingkan pengajuan yang masih membutuhkan perbaikan data.

Karena itu, persiapan sebelum mendaftar menjadi bagian penting agar proses berjalan lebih efektif.

Jasa Pengurusan Sertifikasi Halal Online PERMATAMAS

Bagi pelaku usaha yang ingin melakukan pendaftaran sertifikasi halal online tanpa kesulitan mengurus seluruh proses sendiri, PERMATAMAS hadir sebagai jasa pengurusan sertifikasi halal yang membantu dari awal hingga sertifikat halal terbit.

Kami membantu proses sertifikasi halal meliputi:

Pemeriksaan persyaratan awal.
Penyusunan dokumen sertifikasi halal.
Penyusunan sistem jaminan halal.
Persiapan bahan dan data produk.
Pengarahan pra audit.
Pendampingan audit.
Monitoring hingga sertifikat halal diterbitkan.

PERMATAMAS memberikan garansi 100% uang kembali apabila proses gagal karena kesalahan dari pihak kami.

Dengan pendampingan profesional, proses daftar sertifikasi halal online menjadi lebih mudah, terarah, dan sesuai prosedur.

Hubungi PERMATAMAS untuk konsultasi pengurusan sertifikasi halal sesuai kebutuhan usaha Anda.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ Cara Daftar Sertifikasi Halal Secara Online

1. Bagaimana cara daftar sertifikasi halal secara online?

Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan melalui sistem SIHALAL BPJPH dengan membuat akun, melengkapi data usaha, mengunggah dokumen, dan mengikuti proses pemeriksaan.

2. Apa saja dokumen yang diperlukan untuk daftar sertifikasi halal online?

Dokumen yang diperlukan antara lain NIB, data penyelia halal, informasi produk, daftar bahan baku, dan dokumen proses produksi.

3. Apakah daftar sertifikasi halal online bisa gratis?

Ya, UMK yang memenuhi persyaratan tertentu dapat mengikuti sertifikasi halal gratis melalui jalur self declare.

4. Apakah semua produk bisa menggunakan jalur self declare?

Tidak semua produk dapat menggunakan jalur self declare. Pemilihan jalur tergantung jenis produk, bahan, dan tingkat kompleksitas proses produksi.

5. Apakah PERMATAMAS membantu daftar sertifikasi halal online?

Ya, PERMATAMAS membantu seluruh proses mulai dari persiapan dokumen, sistem jaminan halal, pengarahan pra audit, pendampingan audit, hingga sertifikat halal terbit.

jasa urus izin edar pkrt

Panduan Lengkap Pendaftaran Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Tahun 2026

Sertifikasi Halal·Juni 14, 2026

Panduan Lengkap Pendaftaran Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Tahun 2026 – Sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, terutama bagi bisnis yang bergerak di bidang makanan, minuman, kosmetik, obat, dan produk konsumsi lainnya.

Dengan memiliki sertifikat halal, sebuah produk memiliki bukti resmi bahwa proses produksi dan bahan yang digunakan telah memenuhi ketentuan halal yang berlaku. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memberikan nilai tambah bagi perkembangan bisnis.

Saat ini, proses pendaftaran sertifikasi halal sudah dapat dilakukan secara online melalui sistem yang disediakan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Pelaku usaha tidak perlu mengurus seluruh proses secara manual karena pengajuan dapat dilakukan melalui sistem SIHALAL.

Namun, sebelum melakukan pendaftaran, penting untuk memahami tahapan, dokumen yang diperlukan, pilihan skema sertifikasi, hingga proses penerbitan sertifikat halal.

Mengenal Sistem Pendaftaran Sertifikasi Halal BPJPH

Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan melalui sistem digital BPJPH yang memungkinkan pelaku usaha mengajukan permohonan secara online.

Dalam prosesnya, pelaku usaha perlu menentukan metode sertifikasi yang sesuai dengan kondisi bisnis.

Terdapat dua jalur utama dalam pendaftaran sertifikasi halal, yaitu:

1. Skema Self Declare untuk UMK

Self declare merupakan jalur sertifikasi halal yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memenuhi kriteria tertentu.

Melalui skema ini, pelaku usaha dapat mengajukan sertifikasi halal dengan proses yang lebih sederhana.

Biasanya digunakan untuk produk yang:

Menggunakan bahan yang sudah jelas kehalalannya.
Memiliki proses produksi sederhana.
Memiliki tingkat risiko rendah.

Meskipun menggunakan pernyataan pelaku usaha, proses tetap melalui pemeriksaan dan pendampingan sesuai aturan.

2. Skema Reguler untuk Usaha dengan Proses Lebih Kompleks

Skema reguler digunakan bagi usaha yang membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam.

Jalur ini biasanya digunakan oleh:

Usaha menengah.
Perusahaan besar.
Produk dengan banyak bahan.
Produk dengan proses produksi yang lebih kompleks.

Pada skema reguler, pemeriksaan dapat dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melalui proses audit.

Persiapan Dokumen Sebelum Daftar Sertifikasi Halal

Salah satu penyebab proses sertifikasi halal menjadi lama adalah dokumen yang belum lengkap.

Karena itu, sebelum melakukan pendaftaran, pelaku usaha sebaiknya menyiapkan seluruh data yang diperlukan.

1. Dokumen Legalitas Usaha

Dokumen utama yang perlu disiapkan adalah identitas legal usaha.

Beberapa dokumen yang diperlukan antara lain:

Nomor Induk Berusaha (NIB).
Data pemilik usaha.
Informasi alamat usaha.
Dokumen pendukung usaha lainnya jika diperlukan.

NIB menjadi salah satu dokumen penting karena menunjukkan bahwa usaha telah terdaftar secara resmi.

2. Data Penyelia Halal

Pelaku usaha juga perlu menyiapkan informasi mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap proses halal dalam usaha.

Data yang dapat diperlukan meliputi:

Identitas penyelia halal.
Data kontak.
Dokumen penetapan penyelia halal sesuai ketentuan.

Penyelia halal memiliki peran untuk memastikan proses produksi tetap sesuai dengan standar halal.

3. Informasi Produk yang Didaftarkan

Setiap produk yang diajukan harus memiliki informasi yang jelas.

Data produk yang perlu dipersiapkan antara lain:

Nama produk.
Merek dagang.
Jenis produk.
Komposisi bahan.
Informasi kemasan.

Pastikan seluruh data produk sesuai dengan kondisi sebenarnya.

4. Daftar Bahan Baku Produk

Bahan merupakan bagian penting dalam proses pemeriksaan sertifikasi halal.

Pelaku usaha perlu mencatat seluruh bahan yang digunakan, seperti:

Bahan utama.
Bahan tambahan.
Bahan pendukung produksi.
Bumbu atau campuran lainnya.

Apabila tersedia, dokumen pendukung seperti sertifikat halal bahan dari pemasok dapat membantu proses pemeriksaan.

5. Informasi Proses Produksi

Pelaku usaha harus menjelaskan bagaimana produk dibuat dari awal hingga siap dijual.

Informasi tersebut dapat meliputi:

Tahapan pengolahan.
Penggunaan peralatan.
Penyimpanan bahan.
Proses pengemasan.

Data proses produksi digunakan untuk memastikan tidak terdapat proses yang bertentangan dengan ketentuan halal.

Panduan Lengkap Pendaftaran Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Tahun 2026

Langkah-Langkah Pendaftaran Sertifikasi Halal Online

Setelah seluruh dokumen siap, pelaku usaha dapat mulai melakukan proses pendaftaran melalui sistem SIHALAL.

Berikut tahapan yang perlu dilakukan:

1. Membuat Akun pada Sistem SIHALAL

Langkah pertama adalah membuat akun pelaku usaha pada layanan sertifikasi halal BPJPH.

Pelaku usaha perlu mengisi data dasar seperti:

Identitas pemilik.
Email aktif.
Informasi usaha.

Pastikan data yang digunakan benar agar tidak mengalami kendala saat proses verifikasi.

2. Melengkapi Profil Bisnis

Setelah berhasil masuk ke akun, lengkapi informasi usaha secara menyeluruh.

Data yang biasanya perlu diisi meliputi:

Profil perusahaan atau usaha.
Lokasi produksi.
Outlet atau fasilitas usaha.
Data penyelia halal.

Tahap ini penting karena menjadi dasar informasi dalam proses sertifikasi.

3. Memilih Jenis Sertifikasi Halal

Selanjutnya, pelaku usaha menentukan jalur pengajuan.

Pilihan yang tersedia:

Self declare untuk UMK yang memenuhi syarat.
Reguler untuk usaha dengan kebutuhan pemeriksaan lebih lengkap.

Pemilihan skema harus disesuaikan dengan kondisi produk dan bisnis.

4. Menginput Data Produk

Setelah memilih skema, masukkan detail produk yang akan didaftarkan.

Informasi yang perlu diisi antara lain:

Nama produk.
Merek.
Komposisi bahan.
Proses pembuatan.

Pastikan seluruh informasi sesuai agar proses pemeriksaan berjalan lancar.

5. Mengunggah Dokumen Persyaratan

Dokumen yang telah disiapkan kemudian diunggah melalui sistem.

Dokumen tersebut akan menjadi bahan pemeriksaan administrasi oleh pihak terkait.

Pastikan file yang dikirim jelas dan sesuai format yang diminta.

6. Tahap Verifikasi dan Pemeriksaan

Setelah pengajuan dikirim, proses masuk ke tahap pemeriksaan.

Pada jalur self declare, pemeriksaan dilakukan dengan bantuan Pendamping Proses Produk Halal (PPH).

Sedangkan pada jalur reguler, pemeriksaan dapat dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), termasuk audit fasilitas produksi jika diperlukan.

7. Penetapan Kehalalan Produk

Setelah proses pemeriksaan selesai, hasilnya akan masuk ke tahap penetapan halal.

Tahapan ini bertujuan memastikan produk telah memenuhi persyaratan kehalalan berdasarkan hasil pemeriksaan.

8. Sertifikat Halal Diterbitkan

Apabila seluruh proses telah selesai dan produk dinyatakan memenuhi ketentuan, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal.

Sertifikat halal dapat diakses secara digital melalui sistem yang tersedia dan digunakan oleh pelaku usaha sesuai aturan yang berlaku.

Biaya Pendaftaran Sertifikasi Halal

Biaya sertifikasi halal tergantung pada jalur yang dipilih.

Secara umum:

Skema self declare dapat diberikan secara gratis bagi UMK yang memenuhi kriteria program pemerintah.
Skema reguler dikenakan biaya sesuai ketentuan dan tingkat kompleksitas pemeriksaan.

Besarnya biaya dapat dipengaruhi oleh:

Jumlah produk.
Jenis bahan.
Kompleksitas produksi.
Jumlah lokasi fasilitas usaha.

Masa Berlaku Sertifikat Halal

Sertifikat halal berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan pada komposisi bahan atau proses produksi yang dapat memengaruhi status kehalalan produk.

Apabila terjadi perubahan signifikan, pelaku usaha perlu melakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Kendala yang Sering Dialami Saat Pendaftaran Sertifikasi Halal

Beberapa pelaku usaha mengalami kesulitan saat melakukan pendaftaran, seperti:

Tidak memahami dokumen yang harus disiapkan.
Bingung memilih skema sertifikasi.
Data bahan belum lengkap.
Kesulitan menjelaskan proses produksi.
Belum memahami sistem jaminan halal.

Kesalahan kecil dalam pengisian data dapat membuat proses menjadi lebih lama.

Jasa Pengurusan Sertifikasi Halal PERMATAMAS

Bagi pelaku usaha yang ingin melakukan pendaftaran sertifikasi halal dengan pendampingan profesional, PERMATAMAS hadir sebagai jasa pengurusan sertifikasi halal yang membantu proses dari awal hingga sertifikat halal terbit.

Kami mendampingi pelaku usaha melalui:

Pemeriksaan awal persyaratan.
Penyusunan dokumen sertifikasi halal.
Penyusunan sistem jaminan halal.
Persiapan data produk dan bahan.
Pengarahan pra audit.
Pendampingan audit.
Monitoring sampai sertifikat halal diterbitkan.

PERMATAMAS memberikan garansi 100% uang kembali apabila proses gagal karena kesalahan dari pihak kami.

Dengan pengalaman membantu berbagai jenis usaha, kami siap mendampingi UMKM hingga perusahaan untuk mendapatkan sertifikat halal secara lebih mudah dan sesuai prosedur.

Hubungi PERMATAMAS untuk konsultasi pendaftaran sertifikasi halal sesuai kebutuhan bisnis Anda.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ Pendaftaran Sertifikasi Halal

1. Bagaimana cara mendaftar sertifikasi halal?

Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online melalui sistem SIHALAL BPJPH dengan menyiapkan dokumen usaha, data produk, dan memilih skema sertifikasi yang sesuai.

2. Apa saja dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal?

Dokumen yang diperlukan meliputi NIB, data penyelia halal, informasi produk, daftar bahan, dan penjelasan proses produksi.

3. Apakah pendaftaran sertifikasi halal bisa dilakukan secara gratis?

Ya, UMK tertentu dapat mengikuti program sertifikasi halal gratis melalui skema self declare apabila memenuhi persyaratan.

4. Berapa lama proses pendaftaran sertifikasi halal?

Lama proses tergantung pada kelengkapan dokumen, jenis skema yang dipilih, dan hasil pemeriksaan produk.

5. Apakah PERMATAMAS membantu proses pendaftaran sertifikasi halal?

Ya, PERMATAMAS membantu mulai dari persiapan dokumen, sistem jaminan halal, pengarahan pra audit, pendampingan audit, hingga sertifikat halal terbit.

jasa urus izin edar pkrt

Cara Membuat Sertifikat Halal Terbaru 2026, Panduan Lengkap untuk Pelaku Usaha

Sertifikasi Halal·Juni 14, 2026

Cara Membuat Sertifikat Halal Terbaru 2026, Panduan Lengkap untuk Pelaku Usaha – Memiliki sertifikat halal kini menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pelaku usaha, terutama yang bergerak di bidang makanan, minuman, kosmetik, obat, dan produk konsumsi lainnya. Sertifikat halal bukan hanya sebagai bukti bahwa produk telah memenuhi standar kehalalan, tetapi juga menjadi nilai tambah untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Bagi sebagian pelaku usaha, proses membuat sertifikat halal masih dianggap rumit karena harus memahami dokumen, sistem pengajuan, hingga tahapan pemeriksaan. Namun, sejak sistem sertifikasi halal dikelola melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), proses pengajuan sudah semakin mudah karena dapat dilakukan secara online.

Lalu, bagaimana cara membuat sertifikat halal terbaru tahun 2026?

Secara umum, pelaku usaha perlu menyiapkan dokumen usaha, menentukan jalur sertifikasi yang sesuai, melakukan pendaftaran melalui sistem SIHALAL, kemudian mengikuti proses verifikasi hingga sertifikat halal diterbitkan.

Apa Itu Sertifikat Halal dan Mengapa Penting untuk Bisnis?

Sertifikat halal merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi standar halal sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi bisnis, sertifikat halal memberikan berbagai manfaat, seperti:

Meningkatkan rasa percaya konsumen terhadap produk.
Membantu produk lebih mudah diterima pasar.
Memberikan keunggulan dibanding kompetitor.
Mendukung kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

Saat ini, konsumen semakin memperhatikan keamanan dan kejelasan bahan suatu produk. Oleh karena itu, sertifikat halal menjadi salah satu faktor penting dalam membangun reputasi bisnis.

Jenis Skema Pembuatan Sertifikat Halal Tahun 2026

Sebelum melakukan pengajuan, pelaku usaha perlu memahami bahwa terdapat beberapa jalur sertifikasi halal yang dapat dipilih.

Pemilihan skema tergantung pada jenis usaha, tingkat risiko produk, serta kompleksitas proses produksi.

1. Skema Self Declare (Sertifikasi Halal Gratis)

Skema self declare diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memenuhi persyaratan tertentu.

Pada jalur ini, pelaku usaha dapat memperoleh fasilitas sertifikasi halal gratis apabila produknya memiliki karakteristik sederhana.

Umumnya digunakan untuk produk yang:

Menggunakan bahan yang sudah jelas status kehalalannya.
Memiliki proses produksi sederhana.
Tidak memiliki tingkat risiko tinggi.

Meskipun menggunakan pernyataan pelaku usaha, proses tetap melalui tahapan verifikasi sesuai aturan yang berlaku.

2. Skema Reguler

Skema reguler dapat digunakan oleh berbagai jenis usaha, termasuk usaha menengah, perusahaan besar, maupun produk yang tidak memenuhi kriteria self declare.

Pada jalur ini, proses pemeriksaan lebih lengkap karena dapat melibatkan audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Biasanya digunakan untuk produk dengan:

Banyak jenis bahan.
Proses produksi kompleks.
Fasilitas produksi yang lebih luas.

Cara Membuat Sertifikat Halal Terbaru 2026, Panduan Lengkap untuk Pelaku Usaha

Persiapan Dokumen Sebelum Membuat Sertifikat Halal

Sebelum melakukan pendaftaran, pelaku usaha perlu memastikan dokumen dan informasi bisnis sudah tersedia.

Berikut beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB menjadi salah satu dokumen utama dalam proses sertifikasi halal.

Dokumen ini menunjukkan bahwa usaha telah memiliki identitas resmi dan terdaftar dalam sistem perizinan berusaha.

2. Data Pemilik dan Penanggung Jawab Halal

Pelaku usaha perlu menyiapkan data pihak yang bertanggung jawab terhadap penerapan proses halal.

Data tersebut dapat berupa:

Identitas pemilik usaha.
Data penyelia halal.
Informasi kontak aktif.

3. Data Produk dan Komposisi Bahan

Informasi produk harus disiapkan secara lengkap agar proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan baik.

Data yang dibutuhkan meliputi:

Nama produk.
Jenis produk.
Komposisi bahan.
Sumber bahan baku.
Informasi pemasok bahan.

4. Dokumen Proses Produksi

Pelaku usaha perlu menjelaskan bagaimana produk dibuat dari awal hingga selesai.

Dokumen proses produksi biasanya berisi:

Tahapan pengolahan.
Cara penyimpanan.
Proses pengemasan.
Pengelolaan fasilitas produksi.

5. Dokumen Pendukung Lainnya

Beberapa dokumen tambahan dapat diperlukan sesuai kondisi usaha, seperti:

Foto tempat produksi.
Foto produk dan kemasan.
Dokumen pendukung bahan baku.

Langkah-Langkah Membuat Sertifikat Halal Online Tahun 2026

Setelah dokumen siap, proses pengajuan dapat dilakukan melalui sistem SIHALAL.

Berikut tahapan yang perlu dilakukan:

1. Membuat Akun pada Sistem SIHALAL

Langkah pertama adalah melakukan pendaftaran akun melalui layanan SIHALAL BPJPH.

Pelaku usaha perlu memasukkan data yang diperlukan seperti identitas dan informasi usaha.

Pastikan email dan data yang digunakan aktif agar proses komunikasi dapat berjalan dengan baik.

2. Melengkapi Profil Usaha

Setelah berhasil masuk ke sistem, lengkapi informasi bisnis.

Data yang perlu diisi antara lain:

Identitas pelaku usaha.
Alamat usaha.
Lokasi produksi.
Informasi fasilitas.
Data penyelia halal.

Pastikan seluruh informasi sesuai dengan kondisi sebenarnya.

3. Memilih Jalur Sertifikasi Halal

Pada tahap pengajuan, pelaku usaha menentukan skema sertifikasi yang akan digunakan.

Pilihan tersebut meliputi:

Self declare untuk UMK yang memenuhi persyaratan.
Reguler untuk usaha dengan kebutuhan pemeriksaan lebih lengkap.

Pemilihan jalur yang tepat dapat membantu proses berjalan lebih efektif.

4. Mengisi Data Produk dan Bahan

Selanjutnya, masukkan informasi produk yang akan didaftarkan.

Pelaku usaha harus mencantumkan:

Nama produk.
Komposisi bahan.
Data bahan baku.
Proses pembuatan produk.

Data yang lengkap akan membantu proses verifikasi menjadi lebih mudah.

5. Mengunggah Dokumen Persyaratan

Setelah seluruh data dimasukkan, unggah dokumen pendukung melalui sistem.

Dokumen tersebut akan menjadi dasar pemeriksaan administrasi sebelum masuk ke tahap berikutnya.

6. Proses Verifikasi dan Pemeriksaan Halal

Setelah pengajuan diterima, dokumen akan diperiksa sesuai jalur sertifikasi yang dipilih.

Untuk self declare, proses dilakukan dengan pendampingan Pendamping Proses Produk Halal (PPH).

Sedangkan jalur reguler dapat melalui pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), termasuk audit apabila diperlukan.

7. Penetapan Kehalalan Produk

Setelah pemeriksaan selesai, hasilnya akan diproses untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk.

Tahapan ini menjadi bagian penting sebelum sertifikat halal diterbitkan.

8. Sertifikat Halal Diterbitkan

Apabila produk dinyatakan memenuhi persyaratan, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal.

Sertifikat tersebut tersedia secara digital melalui sistem SIHALAL dan dapat digunakan oleh pelaku usaha sesuai ketentuan.

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Membuat Sertifikat Halal

Beberapa pelaku usaha mengalami kendala karena kurang memahami proses sertifikasi halal.

Kesalahan yang sering terjadi antara lain:

Data bahan tidak lengkap.
Tidak mengetahui jalur sertifikasi yang sesuai.
Dokumen usaha belum siap.
Belum memiliki sistem pengelolaan halal.
Kurang memahami persiapan sebelum pemeriksaan.

Dengan persiapan yang tepat, proses pengajuan sertifikat halal dapat berjalan lebih lancar.

Jasa Pengurusan Sertifikasi Halal PERMATAMAS

Bagi pelaku usaha yang ingin membuat sertifikat halal tanpa menghadapi proses yang rumit, PERMATAMAS hadir sebagai jasa pengurusan sertifikasi halal yang membantu dari awal hingga sertifikat halal terbit.

Kami mendampingi proses sertifikasi halal meliputi:

Penyusunan dokumen sertifikasi halal.
Penyusunan sistem jaminan halal.
Pemeriksaan kesiapan bahan dan produk.
Pengarahan pra audit.
Pendampingan audit.
Pendampingan hingga sertifikat halal diterbitkan.

PERMATAMAS memberikan garansi 100% uang kembali apabila proses gagal karena kesalahan dari pihak kami.

Dengan pengalaman membantu berbagai jenis usaha, kami siap mendampingi UMKM hingga perusahaan dalam memperoleh sertifikat halal sesuai prosedur.

Hubungi PERMATAMAS untuk konsultasi pembuatan sertifikat halal terbaru tahun 2026.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ Cara Membuat Sertifikat Halal 2026

1. Bagaimana cara membuat sertifikat halal tahun 2026?

Pembuatan sertifikat halal dilakukan secara online melalui sistem SIHALAL BPJPH dengan menyiapkan dokumen usaha, data produk, dan mengikuti tahapan pemeriksaan.

2. Apakah membuat sertifikat halal harus membayar?

Tidak selalu. UMK tertentu dapat mengikuti program gratis melalui skema self declare, sedangkan sebagian usaha menggunakan jalur reguler berbayar.

3. Apa saja syarat membuat sertifikat halal?

Syarat utamanya meliputi NIB, data usaha, informasi produk, daftar bahan, serta penjelasan proses produksi.

4. Berapa lama proses membuat sertifikat halal?

Waktu proses tergantung pada kelengkapan dokumen, jalur sertifikasi yang dipilih, dan hasil pemeriksaan.

5. Apakah PERMATAMAS membantu membuat sertifikat halal?

Ya, PERMATAMAS membantu seluruh proses mulai dari penyusunan dokumen, sistem jaminan halal, pengarahan pra audit, pendampingan audit, hingga sertifikat halal terbit.

jasa urus izin edar pkrt

Langkah-Langkah Mengajukan Sertifikat Halal BPJPH Secara Online

Sertifikasi Halal·Juni 14, 2026

Langkah-Langkah Mengajukan Sertifikat Halal BPJPH Secara Online – Memiliki sertifikat halal menjadi kebutuhan penting bagi banyak pelaku usaha, terutama bagi bisnis yang bergerak di bidang makanan, minuman, kosmetik, obat, dan produk konsumsi lainnya. Sertifikat halal tidak hanya menjadi bukti bahwa produk telah memenuhi standar halal, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap suatu merek.

Saat ini, proses pengajuan Sertifikat Halal BPJPH sudah semakin mudah karena dapat dilakukan secara online melalui sistem SIHALAL. Pelaku usaha tidak perlu datang langsung ke kantor untuk melakukan pendaftaran, cukup menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dan mengikuti tahapan pengajuan sesuai prosedur.

Namun, masih banyak pelaku usaha yang bingung mengenai bagaimana cara mengajukan sertifikat halal BPJPH, dokumen apa saja yang harus disiapkan, serta tahapan apa yang perlu dilakukan hingga sertifikat halal diterbitkan.

Artikel ini akan membahas langkah-langkah mengajukan sertifikat halal BPJPH secara lengkap dari awal sampai sertifikat halal terbit.

Apa Itu Sertifikat Halal BPJPH?

Sertifikat halal BPJPH adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan sesuai ketentuan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.

BPJPH memiliki peran dalam mengelola proses sertifikasi halal, mulai dari penerimaan pendaftaran, pemeriksaan administrasi, hingga penerbitan sertifikat halal setelah seluruh tahapan selesai.

Dalam prosesnya, sertifikasi halal melibatkan beberapa pihak, seperti:

BPJPH sebagai penyelenggara sertifikasi halal.
Pendamping Proses Produk Halal (PPH) untuk membantu verifikasi pada skema tertentu.
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan atau audit.
Komite Fatwa Produk Halal atau MUI dalam proses penetapan kehalalan.

Persiapan Sebelum Mengajukan Sertifikat Halal BPJPH

Sebelum melakukan pendaftaran melalui SIHALAL, pelaku usaha perlu memastikan seluruh data dan dokumen sudah tersedia.

Persiapan yang lengkap akan membantu proses pengajuan berjalan lebih lancar.

1. Menyiapkan Legalitas Usaha

Dokumen utama yang perlu dipersiapkan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB).

NIB menjadi identitas resmi usaha yang menunjukkan bahwa bisnis telah terdaftar secara legal.

Selain NIB, pelaku usaha juga perlu menyiapkan data pendukung seperti:

Identitas pemilik usaha.
Nomor kontak aktif.
Email yang dapat digunakan untuk proses pendaftaran.
Informasi alamat usaha.

2. Menyiapkan Data Produk

Setiap produk yang ingin mendapatkan sertifikat halal harus memiliki informasi yang jelas.

Data produk yang perlu dipersiapkan antara lain:

Nama produk.
Jenis atau kategori produk.
Merek produk.
Komposisi bahan.
Informasi kemasan produk.

Pastikan data produk yang dimasukkan sesuai dengan kondisi sebenarnya agar tidak terjadi kendala saat proses pemeriksaan.

3. Menyiapkan Informasi Bahan Baku

Bahan menjadi salah satu aspek penting dalam proses sertifikasi halal.

Pelaku usaha perlu membuat daftar seluruh bahan yang digunakan, termasuk:

Bahan utama.
Bahan tambahan.
Bahan pendukung produksi.
Bumbu atau campuran lainnya.

Apabila tersedia, dokumen pendukung bahan seperti sertifikat halal bahan juga perlu dipersiapkan.

4. Membuat Gambaran Proses Produksi

Selain bahan, pelaku usaha harus menjelaskan bagaimana produk dibuat.

Informasi proses produksi dapat mencakup:

Tahap persiapan bahan.
Proses pengolahan.
Proses penyimpanan.
Pengemasan produk.

Penjelasan ini membantu memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai prinsip halal.

Menentukan Jalur Sertifikasi Halal BPJPH

Setelah dokumen siap, pelaku usaha perlu menentukan jalur sertifikasi halal yang sesuai dengan kondisi bisnis.

Terdapat dua pilihan utama:

1. Jalur Self Declare

Self declare merupakan jalur sertifikasi halal yang dapat digunakan oleh UMK tertentu dengan produk berisiko rendah.

Melalui jalur ini, pelaku usaha dapat mengikuti program sertifikasi halal gratis apabila memenuhi persyaratan.

Biasanya digunakan untuk usaha dengan:

Produk sederhana.
Bahan yang jelas status kehalalannya.
Proses produksi sederhana.

Dalam prosesnya, pengajuan tetap melalui pemeriksaan dan pendampingan sesuai ketentuan.

2. Jalur Reguler

Jalur reguler digunakan bagi usaha yang membutuhkan pemeriksaan lebih lengkap.

Biasanya digunakan oleh:

Usaha menengah.
Perusahaan besar.
Produk dengan bahan yang lebih kompleks.
Produk dengan proses produksi yang membutuhkan audit.

Pada jalur ini, pemeriksaan dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Langkah-Langkah Mengajukan Sertifikat Halal BPJPH Secara Online

Tahapan Mengajukan Sertifikat Halal BPJPH Melalui SIHALAL

Setelah persiapan selesai, pelaku usaha dapat mulai melakukan pendaftaran secara online.

Berikut tahapan yang perlu dilakukan:

1. Membuat Akun di Sistem SIHALAL

Langkah pertama adalah mengakses layanan SIHALAL BPJPH.

Pelaku usaha perlu membuat akun dengan memasukkan data yang diperlukan.

Apabila sudah memiliki akun yang terhubung dengan sistem OSS, proses dapat dilakukan sesuai mekanisme yang tersedia.

2. Melengkapi Profil Usaha

Setelah berhasil masuk, lengkapi informasi usaha pada sistem.

Data yang perlu diisi biasanya meliputi:

Profil pelaku usaha.
Data lokasi usaha.
Informasi fasilitas produksi.
Data produk.
Informasi penanggung jawab halal.

Pastikan seluruh data sesuai dengan dokumen yang dimiliki.

3. Mengajukan Permohonan Sertifikasi Halal

Selanjutnya, pelaku usaha membuat permohonan sertifikasi halal baru.

Pada tahap ini, pilih jalur sertifikasi yang sesuai, apakah:

Self Declare.
Reguler.

Kemudian isi seluruh informasi produk dan proses produksi secara lengkap.

4. Mengunggah Dokumen Pendukung

Setelah data produk selesai diisi, pelaku usaha perlu mengunggah dokumen yang diperlukan.

Dokumen tersebut dapat berupa:

NIB.
Identitas pemilik.
Data bahan.
Informasi produk.
Dokumen pendukung bahan.
Dokumen lainnya sesuai kebutuhan.

5. Proses Verifikasi dan Pemeriksaan

Setelah pengajuan dikirim, dokumen akan melalui proses pemeriksaan.

Untuk jalur self declare, proses verifikasi dilakukan dengan bantuan Pendamping Proses Produk Halal (PPH).

Sedangkan jalur reguler akan melalui pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), termasuk audit apabila diperlukan.

6. Penetapan Kehalalan Produk

Setelah proses pemeriksaan selesai, hasil pemeriksaan akan masuk ke tahap penetapan kehalalan.

Tahapan ini bertujuan memastikan bahwa produk telah memenuhi persyaratan halal berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan.

7. Sertifikat Halal Diterbitkan oleh BPJPH

Apabila produk dinyatakan memenuhi ketentuan halal, maka sertifikat halal akan diterbitkan oleh BPJPH.

Sertifikat halal tersedia secara digital melalui sistem SIHALAL dan dapat diakses oleh pelaku usaha.

Dengan sertifikat tersebut, pelaku usaha dapat menggunakan status halal produknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kendala yang Sering Terjadi Saat Mengajukan Sertifikat Halal

Walaupun proses pengajuan sudah dilakukan secara online, beberapa pelaku usaha masih mengalami kendala seperti:

Tidak mengetahui dokumen yang harus disiapkan.
Kesulitan menentukan jalur sertifikasi.
Data bahan belum lengkap.
Belum memahami sistem jaminan halal.
Kurang siap menghadapi proses pemeriksaan.

Kesalahan dalam persiapan dapat menyebabkan proses pengajuan menjadi lebih lama.

Jasa Pengurusan Sertifikasi Halal BPJPH PERMATAMAS

Bagi pelaku usaha yang ingin mengurus sertifikat halal BPJPH dengan pendampingan profesional, PERMATAMAS hadir sebagai jasa pengurusan sertifikasi halal yang membantu dari tahap awal hingga sertifikat halal terbit.

Kami membantu proses sertifikasi halal meliputi:

Pemeriksaan awal kebutuhan sertifikasi halal.
Penyusunan dokumen.
Persiapan sistem jaminan halal.
Pengarahan pra audit.
Pendampingan audit.
Monitoring proses hingga sertifikat halal diterbitkan.

PERMATAMAS memberikan garansi 100% uang kembali apabila proses gagal karena kesalahan dari pihak kami.

Dengan pendampingan yang tepat, pelaku usaha dapat menjalankan proses sertifikasi halal dengan lebih mudah dan terarah.

Hubungi PERMATAMAS untuk konsultasi pengajuan sertifikat halal BPJPH sesuai kebutuhan bisnis Anda.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ Langkah Mengajukan Sertifikat Halal BPJPH

1. Bagaimana cara mengajukan sertifikat halal BPJPH?

Pengajuan sertifikat halal BPJPH dilakukan secara online melalui sistem SIHALAL dengan menyiapkan dokumen usaha dan data produk.

2. Apa dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal BPJPH?

Dokumen yang diperlukan antara lain NIB, identitas usaha, data produk, daftar bahan, dan informasi proses produksi.

3. Apakah sertifikat halal BPJPH bisa diajukan secara gratis?

Ya, UMK tertentu dapat mengajukan sertifikasi halal gratis melalui jalur self declare apabila memenuhi persyaratan.

4. Berapa lama proses sertifikat halal BPJPH?

Lama proses tergantung kelengkapan dokumen, jalur sertifikasi yang dipilih, serta proses pemeriksaan yang dilakukan.

5. Apakah PERMATAMAS membantu pengajuan sertifikat halal BPJPH?

Ya, PERMATAMAS membantu mulai dari penyusunan dokumen, sistem jaminan halal, pengarahan pra audit, pendampingan audit, hingga sertifikat halal terbit.

jasa urus izin edar pkrt