Cara Membuat Sertifikat Halal Terbaru 2026, Panduan Lengkap untuk Pelaku Usaha

Cara Membuat Sertifikat Halal Terbaru 2026, Panduan Lengkap untuk Pelaku Usaha – Memiliki sertifikat halal kini menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pelaku usaha, terutama yang bergerak di bidang makanan, minuman, kosmetik, obat, dan produk konsumsi lainnya. Sertifikat halal bukan hanya sebagai bukti bahwa produk telah memenuhi standar kehalalan, tetapi juga menjadi nilai tambah untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Bagi sebagian pelaku usaha, proses membuat sertifikat halal masih dianggap rumit karena harus memahami dokumen, sistem pengajuan, hingga tahapan pemeriksaan. Namun, sejak sistem sertifikasi halal dikelola melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), proses pengajuan sudah semakin mudah karena dapat dilakukan secara online.

Lalu, bagaimana cara membuat sertifikat halal terbaru tahun 2026?

Secara umum, pelaku usaha perlu menyiapkan dokumen usaha, menentukan jalur sertifikasi yang sesuai, melakukan pendaftaran melalui sistem SIHALAL, kemudian mengikuti proses verifikasi hingga sertifikat halal diterbitkan.

Apa Itu Sertifikat Halal dan Mengapa Penting untuk Bisnis?

Sertifikat halal merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi standar halal sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi bisnis, sertifikat halal memberikan berbagai manfaat, seperti:

  • Meningkatkan rasa percaya konsumen terhadap produk.
  • Membantu produk lebih mudah diterima pasar.
  • Memberikan keunggulan dibanding kompetitor.
  • Mendukung kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

Saat ini, konsumen semakin memperhatikan keamanan dan kejelasan bahan suatu produk. Oleh karena itu, sertifikat halal menjadi salah satu faktor penting dalam membangun reputasi bisnis.

Jenis Skema Pembuatan Sertifikat Halal Tahun 2026

Sebelum melakukan pengajuan, pelaku usaha perlu memahami bahwa terdapat beberapa jalur sertifikasi halal yang dapat dipilih.

Pemilihan skema tergantung pada jenis usaha, tingkat risiko produk, serta kompleksitas proses produksi.

1. Skema Self Declare (Sertifikasi Halal Gratis)

Skema self declare diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memenuhi persyaratan tertentu.

Pada jalur ini, pelaku usaha dapat memperoleh fasilitas sertifikasi halal gratis apabila produknya memiliki karakteristik sederhana.

Umumnya digunakan untuk produk yang:

  • Menggunakan bahan yang sudah jelas status kehalalannya.
  • Memiliki proses produksi sederhana.
  • Tidak memiliki tingkat risiko tinggi.

Meskipun menggunakan pernyataan pelaku usaha, proses tetap melalui tahapan verifikasi sesuai aturan yang berlaku.

2. Skema Reguler

Skema reguler dapat digunakan oleh berbagai jenis usaha, termasuk usaha menengah, perusahaan besar, maupun produk yang tidak memenuhi kriteria self declare.

Pada jalur ini, proses pemeriksaan lebih lengkap karena dapat melibatkan audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Biasanya digunakan untuk produk dengan:

  • Banyak jenis bahan.
  • Proses produksi kompleks.
  • Fasilitas produksi yang lebih luas.
Cara Membuat Sertifikat Halal Terbaru 2026, Panduan Lengkap untuk Pelaku Usaha
Cara Membuat Sertifikat Halal Terbaru 2026, Panduan Lengkap untuk Pelaku Usaha

Persiapan Dokumen Sebelum Membuat Sertifikat Halal

Sebelum melakukan pendaftaran, pelaku usaha perlu memastikan dokumen dan informasi bisnis sudah tersedia.

Berikut beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB menjadi salah satu dokumen utama dalam proses sertifikasi halal.

Dokumen ini menunjukkan bahwa usaha telah memiliki identitas resmi dan terdaftar dalam sistem perizinan berusaha.

2. Data Pemilik dan Penanggung Jawab Halal

Pelaku usaha perlu menyiapkan data pihak yang bertanggung jawab terhadap penerapan proses halal.

Data tersebut dapat berupa:

  • Identitas pemilik usaha.
  • Data penyelia halal.
  • Informasi kontak aktif.

3. Data Produk dan Komposisi Bahan

Informasi produk harus disiapkan secara lengkap agar proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan baik.

Data yang dibutuhkan meliputi:

  • Nama produk.
  • Jenis produk.
  • Komposisi bahan.
  • Sumber bahan baku.
  • Informasi pemasok bahan.

4. Dokumen Proses Produksi

Pelaku usaha perlu menjelaskan bagaimana produk dibuat dari awal hingga selesai.

Dokumen proses produksi biasanya berisi:

  • Tahapan pengolahan.
  • Cara penyimpanan.
  • Proses pengemasan.
  • Pengelolaan fasilitas produksi.

5. Dokumen Pendukung Lainnya

Beberapa dokumen tambahan dapat diperlukan sesuai kondisi usaha, seperti:

  • Foto tempat produksi.
  • Foto produk dan kemasan.
  • Dokumen pendukung bahan baku.

Langkah-Langkah Membuat Sertifikat Halal Online Tahun 2026

Setelah dokumen siap, proses pengajuan dapat dilakukan melalui sistem SIHALAL.

Berikut tahapan yang perlu dilakukan:

1. Membuat Akun pada Sistem SIHALAL

Langkah pertama adalah melakukan pendaftaran akun melalui layanan SIHALAL BPJPH.

Pelaku usaha perlu memasukkan data yang diperlukan seperti identitas dan informasi usaha.

Pastikan email dan data yang digunakan aktif agar proses komunikasi dapat berjalan dengan baik.

2. Melengkapi Profil Usaha

Setelah berhasil masuk ke sistem, lengkapi informasi bisnis.

Data yang perlu diisi antara lain:

  • Identitas pelaku usaha.
  • Alamat usaha.
  • Lokasi produksi.
  • Informasi fasilitas.
  • Data penyelia halal.

Pastikan seluruh informasi sesuai dengan kondisi sebenarnya.

3. Memilih Jalur Sertifikasi Halal

Pada tahap pengajuan, pelaku usaha menentukan skema sertifikasi yang akan digunakan.

Pilihan tersebut meliputi:

  • Self declare untuk UMK yang memenuhi persyaratan.
  • Reguler untuk usaha dengan kebutuhan pemeriksaan lebih lengkap.

Pemilihan jalur yang tepat dapat membantu proses berjalan lebih efektif.

4. Mengisi Data Produk dan Bahan

Selanjutnya, masukkan informasi produk yang akan didaftarkan.

Pelaku usaha harus mencantumkan:

  • Nama produk.
  • Komposisi bahan.
  • Data bahan baku.
  • Proses pembuatan produk.

Data yang lengkap akan membantu proses verifikasi menjadi lebih mudah.

5. Mengunggah Dokumen Persyaratan

Setelah seluruh data dimasukkan, unggah dokumen pendukung melalui sistem.

Dokumen tersebut akan menjadi dasar pemeriksaan administrasi sebelum masuk ke tahap berikutnya.

6. Proses Verifikasi dan Pemeriksaan Halal

Setelah pengajuan diterima, dokumen akan diperiksa sesuai jalur sertifikasi yang dipilih.

Untuk self declare, proses dilakukan dengan pendampingan Pendamping Proses Produk Halal (PPH).

Sedangkan jalur reguler dapat melalui pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), termasuk audit apabila diperlukan.

7. Penetapan Kehalalan Produk

Setelah pemeriksaan selesai, hasilnya akan diproses untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk.

Tahapan ini menjadi bagian penting sebelum sertifikat halal diterbitkan.

8. Sertifikat Halal Diterbitkan

Apabila produk dinyatakan memenuhi persyaratan, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal.

Sertifikat tersebut tersedia secara digital melalui sistem SIHALAL dan dapat digunakan oleh pelaku usaha sesuai ketentuan.

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Membuat Sertifikat Halal

Beberapa pelaku usaha mengalami kendala karena kurang memahami proses sertifikasi halal.

Kesalahan yang sering terjadi antara lain:

  • Data bahan tidak lengkap.
  • Tidak mengetahui jalur sertifikasi yang sesuai.
  • Dokumen usaha belum siap.
  • Belum memiliki sistem pengelolaan halal.
  • Kurang memahami persiapan sebelum pemeriksaan.

Dengan persiapan yang tepat, proses pengajuan sertifikat halal dapat berjalan lebih lancar.

Jasa Pengurusan Sertifikasi Halal PERMATAMAS

Bagi pelaku usaha yang ingin membuat sertifikat halal tanpa menghadapi proses yang rumit, PERMATAMAS hadir sebagai jasa pengurusan sertifikasi halal yang membantu dari awal hingga sertifikat halal terbit.

Kami mendampingi proses sertifikasi halal meliputi:

  • Penyusunan dokumen sertifikasi halal.
  • Penyusunan sistem jaminan halal.
  • Pemeriksaan kesiapan bahan dan produk.
  • Pengarahan pra audit.
  • Pendampingan audit.
  • Pendampingan hingga sertifikat halal diterbitkan.

PERMATAMAS memberikan garansi 100% uang kembali apabila proses gagal karena kesalahan dari pihak kami.

Dengan pengalaman membantu berbagai jenis usaha, kami siap mendampingi UMKM hingga perusahaan dalam memperoleh sertifikat halal sesuai prosedur.

Hubungi PERMATAMAS untuk konsultasi pembuatan sertifikat halal terbaru tahun 2026.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ Cara Membuat Sertifikat Halal 2026

1. Bagaimana cara membuat sertifikat halal tahun 2026?

Pembuatan sertifikat halal dilakukan secara online melalui sistem SIHALAL BPJPH dengan menyiapkan dokumen usaha, data produk, dan mengikuti tahapan pemeriksaan.

2. Apakah membuat sertifikat halal harus membayar?

Tidak selalu. UMK tertentu dapat mengikuti program gratis melalui skema self declare, sedangkan sebagian usaha menggunakan jalur reguler berbayar.

3. Apa saja syarat membuat sertifikat halal?

Syarat utamanya meliputi NIB, data usaha, informasi produk, daftar bahan, serta penjelasan proses produksi.

4. Berapa lama proses membuat sertifikat halal?

Waktu proses tergantung pada kelengkapan dokumen, jalur sertifikasi yang dipilih, dan hasil pemeriksaan.

5. Apakah PERMATAMAS membantu membuat sertifikat halal?

Ya, PERMATAMAS membantu seluruh proses mulai dari penyusunan dokumen, sistem jaminan halal, pengarahan pra audit, pendampingan audit, hingga sertifikat halal terbit.

jasa urus izin edar pkrt

jasa urus izin edar pkrt

Berapa Biaya Resmi Sertifikasi Halal Tahun 2026?

Berapa Biaya Resmi Sertifikasi Halal Tahun 2026?Sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pelaku usaha di Indonesia. Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, sertifikat halal juga membantu produk memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku. Tidak hanya perusahaan besar, saat ini UMKM hingga industri rumahan juga semakin banyak yang mengajukan sertifikasi halal untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk.

Salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan oleh pelaku usaha adalah berapa biaya resmi sertifikasi halal tahun 2026? Hal ini wajar karena setiap jenis usaha memiliki kebutuhan dan skema pengajuan yang berbeda. Besarnya biaya dapat dipengaruhi oleh kategori usaha, jumlah produk yang diajukan, hingga jalur sertifikasi yang dipilih.

Secara umum, sertifikasi halal di Indonesia tersedia melalui beberapa mekanisme, mulai dari program Self Declare untuk usaha mikro dan kecil hingga jalur reguler yang melibatkan proses pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa halal. Dengan memahami rincian biaya sejak awal, pelaku usaha dapat mempersiapkan anggaran yang lebih tepat sebelum mengajukan sertifikasi halal.

Faktor yang Mempengaruhi Biaya Sertifikasi Halal

Tidak semua pelaku usaha dikenakan biaya yang sama dalam proses sertifikasi halal.

Beberapa faktor yang memengaruhi biaya antara lain:

  • Skala usaha.
  • Jumlah produk yang diajukan.
  • Kompleksitas bahan baku.
  • Jalur sertifikasi yang digunakan.
  • Kebutuhan audit atau pengujian tambahan.
  • Kategori usaha dalam sistem sertifikasi halal.

Karena itu, biaya sertifikasi halal untuk UMKM biasanya berbeda dengan biaya yang dikenakan kepada perusahaan menengah atau industri besar.

Biaya Sertifikasi Halal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Pelaku usaha mikro dan kecil memiliki beberapa pilihan dalam mengurus sertifikasi halal.

Jalur Self Declare Program Fasilitasi

Untuk UMK yang memenuhi persyaratan tertentu, pemerintah menyediakan program fasilitasi sehingga biaya sertifikasi halal dapat ditanggung negara.

Dalam skema ini, pelaku usaha berkesempatan memperoleh sertifikat halal tanpa dikenakan biaya sertifikasi.

Jalur Self Declare Mandiri

Apabila tidak menggunakan program fasilitasi, pelaku usaha mikro dan kecil dapat mengajukan sertifikasi halal secara mandiri.

Biaya yang umumnya dikenakan berada di kisaran:

Rp230.000

Skema ini biasanya diperuntukkan bagi produk yang memenuhi ketentuan Self Declare sesuai regulasi yang berlaku.

Jalur Reguler untuk UMK

Selain Self Declare, pelaku usaha mikro dan kecil juga dapat menggunakan jalur reguler.

Perkiraan biaya yang umum ditemukan berada pada rentang:

Rp300.000 hingga Rp650.000

Besarnya biaya dapat berbeda tergantung jenis produk dan proses pemeriksaan yang diperlukan.

Biaya Sertifikasi Halal untuk Usaha Menengah

Usaha menengah biasanya menggunakan jalur reguler karena memiliki proses produksi dan bahan baku yang lebih kompleks dibandingkan UMKM.

Perkiraan biaya sertifikasi halal untuk kategori usaha menengah berada pada kisaran:

Rp5.000.000 hingga Rp12.000.000

Nilai tersebut dapat berubah tergantung jumlah produk, lokasi usaha, serta kebutuhan pemeriksaan selama proses sertifikasi.

Biaya Sertifikasi Halal untuk Perusahaan Besar dan Produk Impor

Perusahaan besar maupun pelaku usaha yang menangani produk impor umumnya memerlukan proses sertifikasi yang lebih komprehensif.

Perkiraan biaya yang sering dijumpai berada pada rentang:

Rp12.500.000 hingga Rp25.000.000

Nominal tersebut dapat berbeda tergantung skala operasional perusahaan, jumlah produk, serta kompleksitas rantai pasok yang diperiksa.

Berapa Biaya Resmi Sertifikasi Halal Tahun 2026?
Berapa Biaya Resmi Sertifikasi Halal Tahun 2026?

Apa Saja yang Termasuk dalam Biaya Sertifikasi Halal Jalur Reguler?

Banyak pelaku usaha bertanya mengapa biaya sertifikasi halal berbeda-beda.

Pada jalur reguler, biaya biasanya digunakan untuk beberapa tahapan berikut:

  1. Pendaftaran sertifikasi halal.
  2. Pemeriksaan dokumen administrasi.
  3. Audit atau pemeriksaan halal.
  4. Pengujian laboratorium apabila diperlukan.
  5. Proses penetapan halal.
  6. Penerbitan sertifikat halal.

Karena setiap usaha memiliki karakteristik yang berbeda, kebutuhan pemeriksaan juga dapat berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Apakah Sertifikasi Halal Gratis Masih Ada di Tahun 2026?

Program sertifikasi halal gratis masih menjadi salah satu solusi bagi UMKM yang memenuhi persyaratan tertentu.

Namun, kuota program fasilitasi biasanya terbatas dan mengikuti kebijakan yang berlaku pada periode pelaksanaan program tersebut.

Karena itu, pelaku usaha sebaiknya segera mempersiapkan dokumen dan melakukan konsultasi apabila ingin memanfaatkan program fasilitasi sertifikasi halal.

Dokumen yang Perlu Dipersiapkan Sebelum Mengajukan Sertifikasi Halal

Sebelum menghitung biaya sertifikasi halal, pelaku usaha sebaiknya menyiapkan dokumen yang dibutuhkan terlebih dahulu.

Beberapa dokumen yang umumnya diperlukan antara lain:

  • Data pelaku usaha.
  • Informasi produk.
  • Daftar bahan baku.
  • Dokumen pendukung bahan.
  • Informasi proses produksi.
  • Dokumen legalitas usaha.

Kelengkapan dokumen dapat membantu memperlancar proses pengajuan sertifikasi halal.

Mengapa Banyak Pelaku Usaha Menggunakan Jasa Pendamping Sertifikasi Halal?

Tidak sedikit pelaku usaha yang mengalami kendala ketika mengurus sertifikasi halal secara mandiri.

Beberapa alasan menggunakan jasa pendamping antara lain:

  • Membantu penyusunan dokumen.
  • Memastikan kelengkapan data.
  • Mengurangi risiko kesalahan administrasi.
  • Mendapatkan arahan selama proses pengajuan.
  • Membantu koordinasi selama proses sertifikasi.

Dengan pendampingan yang tepat, proses sertifikasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Jasa Sertifikasi Halal oleh PERMATAMAS

PERMATAMAS menyediakan layanan pendampingan sertifikasi halal untuk UMKM, usaha menengah, perusahaan nasional, hingga produk impor.

Layanan yang tersedia meliputi:

  • Konsultasi persyaratan sertifikasi halal.
  • Pendampingan penyusunan dokumen.
  • Pemeriksaan kelengkapan bahan baku.
  • Pengajuan sertifikasi halal.
  • Pendampingan selama proses pemeriksaan.
  • Monitoring hingga sertifikat halal terbit.

Tim PERMATAMAS membantu pelaku usaha memahami kebutuhan sertifikasi halal sesuai kategori usaha sehingga proses pengajuan dapat berjalan lebih terarah.

Kesimpulan

Biaya resmi sertifikasi halal tahun 2026 berbeda-beda tergantung kategori usaha dan jalur pengajuan yang digunakan. Untuk usaha mikro dan kecil tersedia pilihan Self Declare yang dapat difasilitasi pemerintah maupun jalur mandiri dengan biaya yang relatif terjangkau. Sementara itu, usaha menengah dan perusahaan besar umumnya menggunakan jalur reguler dengan biaya yang disesuaikan berdasarkan kompleksitas proses sertifikasi.

Selain mempersiapkan anggaran, pelaku usaha juga perlu memastikan dokumen dan data produk telah lengkap sebelum mengajukan sertifikasi halal. Persiapan yang baik dapat membantu mempercepat proses dan mengurangi risiko kendala administrasi.

Jika Anda ingin mengetahui estimasi biaya sertifikasi halal sesuai jenis usaha yang dimiliki, PERMATAMAS siap membantu mulai dari konsultasi, penyusunan dokumen, pengumpulan data bahan baku, pengajuan sertifikasi halal, hingga pendampingan sampai sertifikat halal diterbitkan.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555

FAQ

1. Berapa biaya sertifikasi halal untuk UMKM tahun 2026?

Biaya dapat berbeda tergantung jalur yang digunakan. Untuk Self Declare mandiri umumnya sekitar Rp230.000, sedangkan jalur reguler berkisar antara Rp300.000 hingga Rp650.000.

2. Apakah sertifikasi halal gratis masih tersedia?

Ya, terdapat program fasilitasi untuk pelaku usaha tertentu yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Berapa biaya sertifikasi halal untuk usaha menengah?

Biaya umumnya berada pada kisaran Rp5.000.000 hingga Rp12.000.000 tergantung kompleksitas usaha dan produk.

4. Berapa biaya sertifikasi halal untuk perusahaan besar?

Perusahaan besar biasanya mengeluarkan biaya sekitar Rp12.500.000 hingga Rp25.000.000 tergantung kebutuhan pemeriksaan dan jumlah produk.

5. Apa yang memengaruhi biaya sertifikasi halal?

Faktor utamanya meliputi skala usaha, jumlah produk, jenis bahan baku, jalur sertifikasi, dan kebutuhan audit atau pengujian tambahan.

6. Apakah biaya sertifikasi halal sudah termasuk audit?

Pada jalur reguler, biaya umumnya mencakup beberapa tahapan termasuk pemeriksaan dokumen dan audit sesuai kebutuhan proses sertifikasi.

7. Apakah semua usaha bisa menggunakan jalur Self Declare?

Tidak. Jalur Self Declare hanya dapat digunakan oleh usaha yang memenuhi persyaratan sesuai regulasi yang berlaku.

8. Apakah produk impor memiliki biaya sertifikasi yang berbeda?

Ya. Produk impor dan perusahaan besar biasanya memiliki proses yang lebih kompleks sehingga biaya sertifikasinya cenderung lebih tinggi.

9. Apa saja dokumen yang perlu disiapkan sebelum mengajukan sertifikasi halal?

Dokumen umumnya meliputi data usaha, informasi produk, daftar bahan baku, proses produksi, dan dokumen pendukung lainnya.

10. Bagaimana cara mengurus sertifikasi halal melalui PERMATAMAS?

PERMATAMAS menyediakan layanan konsultasi, penyusunan dokumen, pengumpulan data bahan baku, pengajuan sertifikasi halal, hingga pendampingan lengkap sampai sertifikat halal diterbitkan.

jasa urus izin edar pkrt
jasa urus izin edar pkrt
Sertifikasi halal bukan hanya kepatuhan, melainkan kunci akselerasi penetrasi pasar domestik & internasional. Kami siap mendampingi usaha Anda dengan integritas tanpa batas.

© 2011 Created with Dokter Website

Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal MUI

Cara Daftar Sertifikasi Halal

Biaya sertifikasi halal

Cara Membuat Sertifikat Halal

Auditor Halal

Alamat Kantor

Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Permatamas Indonesia Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

error: Content is protected !!